Infografis
Suara.com - Blok Politik Pelajar menyuarakan pemecatan Presiden Joko Widodo serta jajarannya di Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Pernyataan tersebut disampaikan, lantaran Pemerintahan Jokowi dianggap sama sekali tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat dalam sejumlah kebijakan pemerintah dan dianggap merugikan masyarakat.
Daffa dari Blok Politik Pelajar menyebut masyarakat tidak pernah didengar oleh pemerintah dalam setiap aksi demonstrasi untuk membatalkan sejumlah UU yang dianggap merugikan masyarakat. Seperti contoh Revisi UU KPK hingga Omnibus Law Cipta Kerja.
Ditambah, dengan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang dianggap cukup lambat.
"Sudah saatnya kita tidak lagi malu-malu dalam mendengungkan seruan pemecatan Presiden Jokowi beserta jajaran-jajarannya," katanya dalam konferensi persnya melalui daring bertema Tidak Usah Malu-Malu, Saatnya Pecat Jokowi!! pada Sabtu (3/7/2021).
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin PPKM Darurat, Pakar: Penanganan Pandemi Indonesia Berantakan
Dia mengatakan Indonesia menempatkan posisi 102 dari 172 di Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Apalagi, ditambah kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara yang terjadi di saat pandemi dan seharusnya disalurkan ke masyarakat yang sangat memerlukan bantuan.
Pun persoalan tersebut ditambah kesenjangan yang terus meluas, karena satu persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara.
"Pantas saja, negara cukup pelit untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang gratis. Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi babak akhir dari kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Kesehatan anda tidak pernah diprioritaskan sejak awal," katanya.
Dia juga menambahkan, Jokowi bertanggungjawab atas 2,16 juta kasus Covid-19 yang terdeteksi dan bertanggung jawab atas terbunuhnya 1.026 tenaga kesehatan.
"Selama Jokowi masih duduk di Istana Presiden, Pandemi Covid-19 tidak akan berakhir di Indonesia," ucap Daffa
Baca Juga: ICW Sebut Komisi Pemberantasan Korupsi Tumbang di Tangan Rezim Jokowi
Menurutnya, penerapan PPKM Darurat yang kini dilakukan pemerintah pusat, hanya untuk melindungi sektor-sektor ekonomi, investor dan juga pembangunan jalan tol yang terus digaungkan oleh Jokowi.
"Apabila benar Jokowi peduli, harusnya dia membiayai tes Covid-19, memberikan bantuan sosial yang layak, mensosialisasikan penyakit dengan baik, atau sudah melaksanakan PPKM sejak jauh-jauh hari," katanya.
Dia juga menyebut, Jokowi bukan negarawan, bapak pembangunan, reformis ataupun bukan pancasilais.
"Dia hanya ada untuk memuluskan langkah-langkah orang kaya untuk semakin memperkaya diri. Melalui mengubah aturan masuk ke permainan, membuat lawan cedera, mengubah aturan main, dan akhirnya mengganti wasit sesuai dengan keinginan," ujarnya.
Maka itu, Daffa berharap masyarakat tak perlu lagi percaya dengan langkah pemerintah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi.
"Sudah seharusnya kita tidak percaya lagi dengan tindakan dan omongan beliau. Sekali lagi, sudah saatnya kita menuntut pemecatan Jokowi. Warisan reformasi telah sirna, demokrasi dihabisi, rakyat dibodohi, dan tidak becus dalam menangani permasalahan nasional," ujarnya.
Daffa pun mengajak masyarakat untuk golput pada pemilu presiden 2024 mendatang. Sebab, kata Daffa, memilih partai mana pun, sama saja memilih orang kaya atau memilih aktor otorirter.
"Anda memilih orang yang tidak peduli nasib anda. Elite politik selalu takut dengan narasi golput, sudah saatnya hal tersebut direalisasikan. Dan jangan lupa, jangan mau dibodoh-bodohi oleh narasi orang baik," katanya.
