Infografis
Suara.com - Juru Bicara PSI, Sigit Widodo menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sumbangan penanganan Covid-19 ke dubes-dubes.
Ia meminta agar Anies tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan nama Indonesia.
"Pak @aniesbaswedan, mohon di kemudian hari @DKIJakarta tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan nama Indonesia semacam ini," kata Sigit seperti dikutip Suara.com, Sabtu (3/7/2021).
Menurut Sigit, pencabutan surat meminta sumbangan tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Baca Juga: 21 Perjalanan Kereta di Daop 3 Cirebon Dibatalkan Selama PPKM Darurat
Seharusnya Pemprov DKI Jakarta juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Indonesia karena telah mempermalukan bangsa Indonesia.
"Seharusnya bukan cuma mencabut permintaan sumbangan, Pemprov DKI perlu minta maaf kepada semua warga negara Indonesia atas perbuatan ini," ungkapnya.
Viral Surat 'Malak' Dubes
Sebuah surat yang diduga berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk sejumlah duta besar (Dubes) negara lain yang isinya meminta bantuan dalam penanganan Covid-19 beredar luas di media sosial.
Foto surat tersebut lantas viral di kalangan masyarakat umum hinggs menuai pro-kontra.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin PPKM Darurat, Pakar: Penanganan Pandemi Indonesia Berantakan
Kali pertama surat tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @xvidgmbk. Dalam foto tersebut, tertulis surat edaran itu diterbitkan Biro Kerja Sama Daerah, Sekretariat Daerah DKI Jakarta pada 28 Juni 2021 lalu.
Dalam keterangannya, penyebar gambar itu mempertanyakan alasan diterbitkannya surat tersebut. Bahkan, dia menilai terbitnya surat ini merupakan bentuk pemalakan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.
"Ini surat malak dubes? Wilayah Wan Abud kekurangan duit? Kenapa gak ngepet aja," ujar pemilik akun itu, dikutip Kamis (1/7/2021).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun buka suara mengenai surat tersebut. Dia menyebut permintaan bantuan adalah hal yang biasa karena sudah kerap dilakukan kepada pihak lainnya.
"Itu bukan ke Dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen," ujar Riza di Balai Kota, Kamis (1/7/2021).
Menurut Riza, permintaan bantuan adalah hal yang wajar karena dalam kepemimpinannya, Anies mengusung Jakarta sebagai kota kolaborasi. Artinya, banyak pihak hingga warga individu bisa ikut membangun Jakarta.
"Kita ini kota kolaborasi, tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu satu sama lain. Tidak hanya Dubes," katanya.
