Infografis
Suara.com - Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir menilai lembaga penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak terstruktur.
Sering bergonta-gantinya pimpinan untuk menangani masalah kesehatan global ini membuat Sulfikar menganggap langkah Indonesia melawan wabah masih berantakan.
Terbaru, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.
"Kalau kita lihat ini lembaga dan penanganan pandemi kita itu bisa dibilang sangat, saya mau bilang berantakan atau tidak terstruktur lah," ujar Sulfikar saat dihubungi Suara.com, Jumat (2/7/2021) malam
"Penunjukannya pun juga apa kata pak Jokowi saja, jadi tidak ada satu struktur yang stabil, atau yang sulit itu yang permanen gitu, sehingga tidak ada satu masalah yang menyelesaikan orang-orang yang sama," sambungnya.
Ia mencontohkan penanganan Covid-19 di Singapura dan Australia yang memiliki satu lembaga khusus Departemen Kesehatan.
Departemen Kesehatan, kata Sulfikar, bertanggungjawab penuh dan diberikan wewenang untuk mengambil tindakan terkait penanganan Covid-19
"Kalau kita lihat di Singapura, Australia, orang departemen kesehatan itu yang bertanggung jawab penuh dan mereka diberi wewenang yang sangat kuat untuk mengambil tindakan," kata Sulfikar.
Kondisi berkebalikan justru terjadi di Indonesia. Sosok yang memimpin penanganan Covid-19 berganti-ganti, sehingga bentuk penanganan pandemi jadi tidak pasti, kata Sulfikar.
Baca Juga: Syarat Perjalanan Selama PPKM Darurat, Wajib Tunjukkan Surat Vaksin Dosis Pertama
"Di Indonesia ya kita lihat sejak pandemi sampai sekarang itu, jadi gantian saja gitu dan itu yang membuat penanganan kita memiliki ketidakpastian yang tinggi," ucap dia.
