Infografis
Suara.com - Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut buzzer merupakan hama bagi demokrasi yang menyebabkan ruang publik menjadi rusak dan kotor.
Buzzer yang dimaksud oleh Febri adalah mereka yang bergerombol melakukan pembiasan informasi, framing yang membangun realitas palsu hingga menyebar hoaks dan fitnah terhadap pihak-pihak yang mengganggu kepentingan majikannya.
Hal itu disampaikan oleh Febri melalui akun Twitter miliknya @febridiansyah.
"Ruang publik, ruang demokrasi kita saat ini menjadi rusak dan kotor akibat praktek buzzer sebagai hama demokrasi ini," kata Febri seperti dikutip Suara.com, Jumat (2/7/2021).
Baca Juga: Perusahaan Media Sosial Harus Bertanggung Jawab Atas Hoaks, UU ITE Perlu Dikoreksi
Febri merinci ada banyak kelompok buzzer yang beredar, mulai dari buzzer dengan motif ekonomi, hingga ada pula buzzer motif ideologis, politik bahkan perasaan.
"Yang jadi persoalan adalah ketika kegiatan buzzer dilakukan secara terstruktur menyerang kredibilitas orang tertentu, apalagi pihak yang kritis terhadap penguasa," ungkapnya.
Febri menjelaskan, buzzer juga memiliki hak asasi dimana mereka berhak untuk berkomunisasi dan memperoleh informasi, hingga menyampaikan informasi di semua jalur yang tersebuta.
Hanya saja, ketika para buzzer bekerja dengan menyebarkan informasi hoaks maka disebut sebagai informasi sampah.
Padahal, ada banyak pihak yang juga mempunyai hak konstitusional menerima informasi yang benar di ruang publik.
Baca Juga: Edhy Prabowo Cuma Dituntut 5 Tahun Bui, Febri Diansyah: Lengkaplah Prestasi KPK Era Baru
"Prinsip penghormatan terhadap keterbukaan dan kebenaran informasi itulah yang dirusak para buzzer hingga masyarakat mendapatkan informasi yang keliru atau bahkan terpecah hingga dapat meresahkan publik," ungkapnya.
Febri menegaskan, masyarakat umum saat ini tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan buzzer pembuat keonaran tersebut.
Perlawanan terhadap para buzzer perlu dilakukan untuk tetap menjaga agar ruang demokrasi tetap baik dan bersih.
Ia membagikan tips kepada masyarakat agar bisa tetap menjaga kebersihan ruang demokrasi.
"Bagaimana melawannya? Sederhana: jelaskan informasi yang benar, sesegera mungkin, jangan tunda apalagi diabaikan," tuturnya.
