Infografis
Suara.com - Epidemolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono berpendapat, kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali yang dikeluarkan pemerintah cukup efektif. Artinya, kebijakan tersebut cukup kuat dalam rangka upaya menurunkan kasus Covid-19 di Tanah Air -- khususnya Pulau Jawa dan Bali.
Sebagaimana diketahui, PKKM Darurat Jawa Bali akan berlangsung mulai besok, Sabtu (3/7/2021). Kebijakan tersebut nantinya akan berjalan hingga dua pekan ke depan.
"Menurut saya cukup efektif, cukup kuat dalam menurunkan kasus," ungkap Miko dalam diskusi daring bertajuk 'PPKM Darurat Diberlakukan, Efektifkah?', Jumat (2/7/2021) hari ini.
Meski diklaim dapat berjalan secara efektif, lanjut Miko, tapi hal itu akan bertahan sampai sejauh mana. Menurut dia, waktu satu hingga dua pekan dirasa belum cukup kuat untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan di Jawa dan Bali khsusnya.
"Apakah sebulan cukup untuk mengatasi padatnya pelayanan kesehatan di Jawa dan Bali, saya juga ragu," ungkap dia.
Menurut Miko, saat ini orang- orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan masih sangat banyak. Untuk itu, dia menyarankan agar dilakukan perbaikan di tataran surveilans.
Hal itu disarankan Miko guna mengetahui kasus-kasus Covid-19 dengan baik dan benar. Untuk itu, dia berpendapat agar nantinya hal tersebut bisa benar-benar dipantau saat PKKM Darurat berlangsung.
"Sehingga kita bisa menangkap kasus-kasusnya di masyarakat dengan baik. Kalau kasus di masyarakat bisa di tngkap dengan baik, maka kita bisa pantau PPKM Darurat ini dengan benar," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 sampai 20 Juli 20219. Dalam aturan PPKM Darurat, supermarket, pasar tradisional tetap beroperasi hingga pukul 20.00 dengan kapasitas 50 persen pengungjung. Sementara, pusat perbelanjaan alias mal dan pusat perdagangan ditutup.
Baca Juga: Pintu Masuk Bekasi Dipeketat Jelang PPKM Darurat Jawa-Bali, Penyekatan di Meikarta
Aturan pembatasan itu tertuang dalam panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat. Dalam salinan aturan itu, sektor nonesensial diberlakukan work from home alias kerja dari rumah.
