Cek Fakta
Suara.com - Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut mengomentari kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Ia mengajak warga DKI Jakarta untuk dispilin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
Hal ini diungkapkannya di akun Twitter @FerdinandHaean3 miliknya. Ferdinand mengingatkan masyakarat untuk selalu memakai masker.
"Ayo warga Jakarta, lebih disiplin terapkan protokol kesehatan," ajak Ferdinand di Twitter seperti dikutip oleh Suara.com, Jumat (2/7/2021).
Tak hanya itu, ia turut menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tidak selalu memakai masker.
Baca Juga: PPKM Darurat 3-20 Juli, Ridwan Kamil Minta Kepala Daerah di Jabar Kompak
"Jangan tiru Gubernur Jakarta kalau tak selalu pakai masker," sindirnya.
Ferdinand lantas mengingatkan masyarakat DKI Jakarta untuk tidak meniru Anies Baswedan. Menurutnya, pandemi Covid-19 hanya bisa dikendalikan jika semua disiplin menerapkan prokes.
"Pandemi ini akan bisa cepat kita kendalikan bila kita semua disiplin dalam keseharian," pungkasnya.
Cuitan Ferdinand ini juga dilengkapi dengan sebuah imbauan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui, Luhut memang telah ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin PPKM Darurat di Jawa-Bali.
Luhut secara khusus menyoroti lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Ia menegaskan PPKM Darurat di ibu kota Indonesia akan diterapkan dengan ketat.
Baca Juga: Awas! Tak Terapkan PPKM Mikro Darurat, Bupati dan Wali Kota di Jateng Bisa Diberhentikan
Hal ini dilakukan setelah seluruh wilayah kabupaten/kota di DKI Jakarta masuk level empat asesmen atau tingkat penularan Covid-19 sangat tinggi.
"Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah atau kabupaten dengan kriteria level 4, itu sudah tertera seluruh DKI sudah kena. Jadi, kita akan lakukan (pengawasan dan penegakan) ketat betul di DKI," jelas Luhut.
PPKM Darurat Khusus Jawa-Bali, Simak Aturan Lengkapnya Di Sini!
Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat khusus Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka penularan Covid-19 yang terus bertambah. Baca aturan lengkap PPKM Darurat yang akan diberlakukan mulai Sabtu 3 Juli 2021 sampai Selasa 20 Juli 2021.
Dalam aturan PPKM Darurat, terdapat pengaturan untuk seluruh sektor mulai dari sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, hingga kantor pemerintah maupun swasta. Aturan pembatasan itu tertuang dalam panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat.
Berikut aturan lengkap PPKM Darurat khusus Jawa dan Bali, seperti disampaikan Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan:
1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan) dilakukan secara daring/online.
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, perhotelan non karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan ketat.
- kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari- hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- untuk supermarket, pasar tradisional, took kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari- hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara;
5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H- 1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
13. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap dilakukan.
