Infografis
Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menghadiri Pelepasan KKN dan Kuliah Umum Tahun 2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pada kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya akurasi data potensi dan masalah yang ada di desa dalam mendukung pembangunan desa.
"Ini penting untuk kebijakan pembangunan desa, juga penting bagi perguruan tinggi untuk menentukan lokasi KKN yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa," kata Halim Iskandar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk semakin lengkap dalam data yang dimiliki desa, baik data potensi maupun data masalah, baik data yang terkait pemerintahan desa maupun kewargaan desa. Pendataan berbasis SDGs desa sedang berlangsung di seluruh desa di Indonesia.
Halim Iskandar mengatakan, targetnya, pendataan akan berakhir paling lambat Agustus 2021, sehingga pemetaan potensi dan masalah untuk mendukung pembangunan desa dapat terlaksana secara tepat.
Baca Juga: Berikut Jurus Jitu Kemendes PDTT Wujudkan Desa Bersih Narkoba
Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini meminta kepada 4.612 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN untuk turut aktif dalam mendukung pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Selain itu, ia mengimbau mereka untuk mendukung proses pendaftaran BUMDesa dan BUMDesa Bersama, sehingga tercatat dalam sistem.
"Hal ini perlu didukung mahasiswa KKN. Pertama, terkait dengan proses pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Hari ini terus kita upayakan. Sudah terdata 70 persen dari 118 Juta warga desa masuk ke dalam sistem informasi desa. Kami berharap, adik mahasiswa KKN terus mendukung proses pendataan yang dilakukan Pokja relawan desa dalam mendata desa ini betul-betul mencapai hasil yang diinginkan," kata Gus Halim, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, upaya peningkatan ekonomi desa yang dikembangkan melalui BUMDesa dan BUMDesa Bersama sudah memiliki posisi strategis, karena sudah berbadan hukum.
"Kami harap, dukungan dari mahasiswa KKN agar desa-desa dapat menata dan melakukan proses pendaftaran BUMDesa atau BUMDesa Bersama," kaya Gus Halim.
Ia mengingatkan para mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap produktif dan aktif dalam melaksanakan KKN.
Baca Juga: Taufik Madjid: Kemendes PDTT Terus Giatkan Reformasi Birokrasi
