Jokowi Umumkan PPKM Darurat 2 Pekan, Target Kasus Covid-19 Turun di Bawah 10 Ribu per Hari

Suara.com - Pemerintah telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 sampai 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali.

Dalam salinan panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat yang didapat, disebutkan periode penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi kurang dari 10.000 kasus per hari. Di dalam salinan tersebut, erdapat sejumlah aturan pengetatan aktivitas.

Untuk sektor non esensial diterapkan aturan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

"100 persen work from home untuk sektor non-esensial," isi panduan PPKM Darurat yang dikutip Suara.com, Kamis (1/7/2021).

Baca Juga: PPKM Darurat, Jokowi: Masyarakat Harus Patuhi Aturan Ini!

Kemudian, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online dan daring. Sedangkan untuk sektor essential diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.

Adapun Cakupan sektor essential meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Kemudian cakupan sektor kritikal meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Lalu untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Adapun untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.

Kemudian pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

Baca Juga: PPKM Darurat Berlaku Lusa, Jokowi Minta Masyarakat Tenang dan Waspada

Untuk pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe pedagang kaki lima, lapak jajanan), bagian yang berada di pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan Mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (Dine in).

Kemudian pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Lalu aktivitas tempat ibadah yakni masjid, musala, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara. Untuk fasilitas umum meliputi area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara.

Aktivitas kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

Untuk tansportasi umum yakni kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa atau rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Lalu kegiatan resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Untuk, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti, pesawat, bus dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Kemudian penggunaan masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah dan tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

Pelaksanaan PPKM mikro di RT RW zona merah tetap diberlakukan.

Lalu, TNI, Polri dan pemerintah daerah bertugas melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat. Kemudian penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan, yakni testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu.

"Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate kurang dari 5 persen. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat," isi salinan PPKM Darurat.

Lalu terkait tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.

Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.

"Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina," isi PPKM Darurat.

Selanjutnya, treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan. Kemudian upaya percepatan vaksinasi harus terus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang.

Berikut cakupan area PPKM Darurat di 48 Provinsi kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali, yakni:

Banten

1. Kota Tangerang Selatan,
2. Kota Tangerang
3. Kota Serang

Jawa Barat

1. Kabupaten Purwakarta,
2. Kabupaten Tasikmalaya,
3. Kota Sukabumi,
4. Kota Depok,
5. Kota Cirebon,
6. Kota Cimahi,
7. Kota Bogor,
8. Kota Bekasi,
9. Kota Banjar,
10. Kota Bandung,
11. Kabupaten Karawang,
12. Bekasi.

DKI Jakarta

1. Jakarta Barat,
2. Jakarta Timur,
3. Jakarta Selatan,
4. Jakarta Utara,
5. Jakarta Pusat,
6. Kepulauan Seribu.

Jawa Tengah

1. Kabupaten Sukoharjo,
2. Kabupaten Rembang,
3. Kabupaten Pati,
4. Kabupaten Kudus,
5. Kota Tegal,
6. Kota Surakarta,
7. Kota Semarang,
8. Kota Salatiga,
9. Kota Magelang,
10. Kabupaten Klaten,
11. Kabupaten Kebumen,
12. Kabupaten Grobogan,
13. Kabupaten Banyumas

DI Yogyakarta

1. Sleman,
2. Kota Yogyakarta,
3. Kabupaten Bantul.

Jawa Timur

1. Kabupaten Tulungagung
2. Kabupaten Sidoarjo,
3. Kabupaten Madiun,
4. Kabupaten Lamongan,
5. Kota Surabaya,
6. Kota Mojokerto,
7. Kota Malang,
8. Kota Madiun,
9. Kota Kediri,
10. Kota Blitar
11. Kota Batu.

II. Assesmen situasi pandemi level 3

Banten

1. Tangerang,
2. Lebak,
3. Kota Serang,
4. Kota Cilegon

Jawa Barat

1. Kabupaten Sumedang,
2. Sukabumi,
3. Subang,
4. Pangandaran,
5. Majalengka,
6. Kuningan,
7. Indramayu,
8. Garut,
9. Cirebon,
10. Cianjur,
11. Ciamis,
12. Bogor,
13. Bandung Barat
14. Bandung

Jawa Tengah

1. Wonosobo,
2. Wonogiri,
3. Temanggung,
4. Tegal,
5. Sragen,
6. Semarang,
7. Purbalingga,
8. Pemalang,
9. Pekalongan,
10. Magelang,
11. Kota Pekalongan,
12. Kendal,
13. Karanganyar,
14. Jepara,
15. Demak,
16. Cilacap,
17. Brebes,
18. Boyolali,
19. Blora,
20. Batang,
21. Banjarnegara.

DI Yogyakarta

1. Kulon Progo,
2. Gunung Kidul

Jawa Timur

1. Tuban,
2. Trenggalek,
3. Situbondo,
4. Sampang,
5. Ponorogo,
6. Pasuruan,
7. Pamekasan,
8. Pacitan,
9. Ngawi,
10. Nganjuk,
11. Mojokerto,
12. Malang,
13. Magetan,
14. Lumajang,
15. Kota Probolinggo,
16. Kota Pasuruan,
17. Kota Batu,
18. Kediri,
19. Jombang,
20. Jember,
21. Gresik,
22. Bondowoso,
23. Bojonegoro,
24. Blitar,
25. Banyuwangi,
26. Bangkalan.

Bali

1. Kota Denpasar,
2. Kabupaten Jembrana,
3. Kabupaten Buleleng,
4. Kabupaten Badung,
5. Kabupaten Gianyar,
6. Kabupaten Klungkung,
7. Kabupaten Bangli