Di Hari Bhayangkara, ICJR Minta Polisi Lebih Akuntabel dan Berperspektif HAM
Namun ICJR menyoroti kalau selama ini aparat kepolisan kerap menentang ketentuan hukum acara pidana dan melanggar kebebasan sipil
Suara.com - Peringatan Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2021 jatuh pada Kamis (1/7/2021). Dalam kesempatan itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta supaya kepolisian melakukan reformasi untuk lebih akuntabel dan berperspektif hak asasi manusia (HAM).
Kepolisian memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana seperti melakukan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan.
Namun ICJR menyoroti kalau selama ini aparat kepolisan kerap menentang ketentuan hukum acara pidana dan melanggar kebebasan sipil saat menjalankan kewenangannya tersebut.
"Pada peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2021, ICJR mendorong adanya reformasi sektor kepolisian agar lebih akuntabel dan berperspektif HAM," kata Peneliti ICJR, Iftitahsari dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Baca Juga: Polri Terima Laporan dari Bank DKI pada 1 April Lalu: Sedang Didalami dan Dipelajari
"Institusi kepolisian diharapkan dapat berkomitmen untuk misi ini khususnya dengan mendukung revisi KUHAP supaya lebih mengakomodir jaminan perlindungan HAM dan sistem akuntabillitas yang lebih efektif terhadap upaya paksa," sambungnya.
Dari kacamata ICJR, kewenangan upaya paksa yang diberikan KUHAP dalam rangka penyidikan kerap dilakukan dengan tanpa dasar. Alhasil seringkali berakibat melanggar kebebasan sipil warga negara.
Misalnya saja, aparat kepolisian sering melakukan penggerebekan pada ruang-ruang pribadi warga tanpa alasan yang sah secara hukum.
"Sayangnya, hal ini kemudian justru malah semacam mendapat justifikasi dengan adanya glorifikasi melalui tayangan televisi," ujarnya.
Padahal menurut ICJR, tindakan intrusi terhadap ruang privat warga negara tersebut jelas berlawanan dengan ketentuan Pasal 33 KUHAP yang mewajibkan penggeledahan perlu membawa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
Baca Juga: Rekam Jejak Brigadir AK di Polri, Dipecat Usai Tewaskan Bayi 2 Bulan Hasil Hubungan Luar Nikah!
Bentuk-bentuk intrusi terhadap kebebasan sipil lainnya yang tanpa dasar juga terjadi ketika polisi menghentikan seseorang dan melakukan penggeledahan badan terhadapnya dengan dipaksa untuk melakukan tes urin misalnya.
