Infografis
Kemudian langkah kedua yakni percepatan digitalisasi pemerintahan. Ma'ruf menilai dukungan terhadap penataan proses bisnis tematik sangat diperlukan.
"Saat ini yang mendesak adalah percepatan digitalisasi pelayanan publik, seperti perizinan, pariwisata, UMKM, dan bantuan sosial. Hal ini perlu ditunjang dengan percepatan digital service platform, dan percepatan interoperabilitas data secara digital," paparnya.
Adapun langkah ketiga ialah collaborative working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah.
Sedangkan langkah keempat adalah percepatan reformasi birokrasi Daerah, termasuk penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
Langkah terakhir ialah perwujudan Manajemen Talenta Nasional. Ma'ruf menekankan pentingnya ketersediaan Sistem Database Manajemen Talenta Nasional untuk mendukung reformasi birokrasi yang diarahkan agar terjadi fleksibilitas, mobilitas, dan mutasi ASN di tingkat pusat dan daerah berdasarkan kebutuhan dan merit sistem (mission oriented)," pungkasnya.
