Infografis
Suara.com - Pemerintah tengah melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari reformasi meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penyederhanaan tersebut juga bisa mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 melalui konferensi video di kediaman dinas Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (1/7/2021).
"(Penyederhanaan birokrasi) harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah," tegasnya.
Indikator perubahan pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi tersebut dijelaskan Ma'ruf dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap eksistensi serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat NKRI.
"Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga menegaskan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, obyektivitas, keadilan, efisiensi, dan transparansi. Hal tersebut guna menjaga pelayanan publik tetap dilaksanakan secara optimal.
"Sementara bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan dimaksud, tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya," ujarnya.
Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Ma'ruf pun meminta Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, BKN, LAN, semua kementerian dan lembaga, serta Pemda untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi.
Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Menurutnya hal tersebut memerlukan dukungan terhadap penataan organisasi berbasis kinerja.
Baca Juga: Lewat Jubir, Wapres Maruf Amin Klarifikasi soal Ajakan Liburan ke Raja Ampat saat Pandemi
"Di samping itu juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional, dan mobilitas ASN yang agile atau lentur," ujarnya.
