Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai peretasan yang dialami oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pasca mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat tidak elegan. Perilaku tersebut menurut Mardani tidak bisa dibiarkan karena mengancam runtuhnya demokrasi.
"Terkait peretasan yang dialami rekan-rekan mahasiswa BEM UI, membungkam suara kritis masyarakat tidak bisa terus dibiarkan, amat tidak elegan," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).
"Perlakuan yang juga dialami rekan-rekan aktivis anti korupsi ketika itu, cara-cara seperti ini jelas sikap yang anti terhadap demokrasi," sambungnya.
Mardani menilai kalau cara-cara tersebut sama seperti bentuk kejahatan serta tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Mereka yang menjadi korban pembungkaman harus diberikan perlindungan tanpa memandang latar belakang atau kelompok.
"Tanpa penindakan, bahaya jika terus dibiarkan karena bisa meruntuhkan negara hukum dan demokrasi. Jelas mengganggu karena publik terancam oleh anonimitas di dunia digital," tuturnya.
Sebagai alumni UI, Mardani ikut prihatin karena melihat kampusnya itu malah mempertontonkan gaya oligarki ketimbang melakukan komunikasi dan demokrasi yang sehat. Ia menekankan kalau suara mahasiswa itu jujur.
"Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa," ujarnya.
Kronologi Peretasan
Akun Whatsapp sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) diretas oleh pihak yang belum diketahui, Senin (28/6).
Baca Juga: Dukung BEM UI, HMI MPO: Tujuh Tahun Pak Jokowi Memimpin Sudah Cukup
Peretasan terjadi setelah BEM UI menyiarkan poster bermuatan satire yang menyebut Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service.
