Infografis
Suara.com - Juru Bicara Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad, meminta Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti proses hukum terkait gugatan yang dilayangkan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Rahmad mengatakan, seharusnya kubu AHY tak menebar fitnah usai pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN.
"Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Jangan pula kemudian menuduh nuduh dan menebar fitnah," kata Rahmad kepada wartawan seperti dikutip Suara.com, Selasa (29/6/2021).
Rahmad menyampaikan, respons yang ditunjukkan Demokrat kubu AHY usai gugatan diajukan ke PTUN terlihat panik. Bahkan menurutnya, seperti kehilangan akal sehat.
"Jika kubu AHY takut kalah di PTUN, jangan lalu kehilangan akal sehat, kehilangan kecerdasan dan kesantunan," tuturnya.
Lebih lanjut, Rahmad mengklaim, kalau Moeldoko selaku ketua umum Demokrat hasil KLB tidak gila kekuasaan dengan pengajuan gugatan tersebut. Menurutnya, justru Moeldoko berikan contoh yang baik.
"Pengadilan Tata Usaha Negara disiapkan negara untuk instrumen menciptakan good governance yang dijamin oleh Undang-undang. Moeldoko justru memberikan contoh yang baik dan benar bagaimana cara menata supremasi hukum dalam good governance pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya.
Sementara ia mengklaim juga memiliki legal standing yang kuat, memiliki Akta Notaris yang dijamin keabsahannya oleh negara dan undang-undang. Menurutnya, penolakan oleh Menkumham adalah soal kelengkapan administrasi yang belum lengkap saja.
"Jika PTUN nanti memutuskan kubu Moeldoko yang menang dan kubu AHY kalah, maka DPP Partai Demokrat akan dipimpin oleh Moeldoko, bukan lagi AHY. Itulah aturan main hukum yang harus kita hormati dan taati bersama," tandasnya.
Baca Juga: Soal Gugatan ke PTUN, Demokrat Kubu AHY Sebut Moeldoko Gila Kekuasaan
Gugat ke PTUN
