Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Pusat kembali menyediakan tempat isolasi di hotel. Kekinian kebijakan itu dihilangkan karena BNPB masih memiliki utang kepada para pengusaha hotel.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan kebijakan tersebut perlu dilakukan kembali. Terlebih lagi angka penularan Covid-19 di ibu kota terus meroket sekarang ini.
"Jika memungkinkan, hotel bagi OTG dihidupkan kembali, di luar lokasi yang disiapkan pemerintah daerah. Ini saran kami," ujar Marullah dalam tayangan Youtube Pusdalops BNPB, Senin (28/6/2021).
Sejumlah hotel di Jakarta sempat disulap jadi tempat isolasi oleh BNPB. Namun dihentikan karena masalah pembiayaan.
Marullah menilai kebijakan ini diperlukan untuk menambah daya tampung pasien Covid-19.
"Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan bantuan seperti dari BNPB. Mudah-mudahan, pada periode ke depan, sudah ada tambahan-tambahan hotel untuk kami melakukan isolasi mandiri buat OTG," jelasnya.
Seiring dengan permintaan menjadikan hotel kembali sebagai tempat isolasi, pihaknya juga berupayan menambahnya di tempat lain. Sejumlah Rumah Susun dan wisma telah dipilih untuk menjadi tempat isolasi terkendali sementara.
"Fasilitas isolasi di Rusun Nagrak dan Pasar Rumput dapat segera dikelola dalam satu kendali bersama RSDC Wisma Atlet. Mudah-mudahan, isolasi di kedua rusun dapat dikelola juga dengan baik," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memutus pembiayaan kepada sejumlah hotel di DKI yang awalnya diperuntukan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Namun tak hanya disetop, ternyata BNPB juga memiliki utang kepada sejumlah hotel di ibu kota.
Baca Juga: DKI Buka Donasi Perabotan Rusun, Uki: Digaji Rakyat kok Minta Sumbangan Rakyat?
Hal ini diakui oleh Pelaksana tugas (Plt) Bidang Penanganan Darurat BNPB, Dody Ruswandi. Ia menyebut pihaknya masih memiliki utang sebesar Rp140 miliar kepada 36 hotel isolasi Covid-19 di Jakarta.
