Infografis
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak segala bentuk model proyek ketahanan pangan yang dilangsungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo di berbagai wilayah Indonesia. Sebab, selama ini model proyek tersebut hanya merugikan lingkungan, masyarakat adat ataupun lokal yang sudah menjaga wilayahnya sendiri.
"Dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali bahwa Walhi menolak dengan tegas segala model proyek yang dipaksakan ke berbagai wilayah di Indonesia yang sifatnya itu berskala besar," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati dalam sebuah diskusi virtual yang disiarkan langsung melalui YouTube WALHI Nasional, Senin (28/6/2021).
Proyek ketahanan pangan berskala besar yang dijalankan pemerintah itu mengandalkan keterlibatan korporasi-korporasi sebagai pemilik terbesar dalam segi penguasaan. Menurut pengamatan Walhi selama ini, sesungguhnya tidak ada perubahan yang nampak dari proyek-proyek berskala besar tersebut sejak masa Orde Baru hingga Jokowi.
"Proyek-proyek diberikan kepada korporasi masih dengan logika ataupun kepercayaan model ekonomi trickle down yaitu di mana kepercayaan ini diberikan fasilitas dan kesempatan kepada aktor-aktor skala besar padat modal," tuturnya.
Baca Juga: Food Estate jadi Ancaman Baru Warga Papua, WALHI: Ulangi Program Masa Lalu Kapitalis!
Kalau misalkan melihat tujuan pemerintah, maksud dari model ekonomi trickle down itu di mana program ketahanan pangan yang bakal dikuasai oleh korporasi dan masyarakat akan mendapat rembesannya. Namun, pada kenyataannya model itu sudah gagal dari rezim ke rezim.
"Mulai sejak Soeharto, sejak SBY hingga saat ini semua proyek tersebut gagal dengan nama yang berbeda-beda," ucapnya.
Semisal pada pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto ada yang namanya proyek lahan gambut satu juta hektar (Mega Rice Project). Proyek tersebut hendaknya mengubah lahan gambut menjadi area pertanian dengan harapan dapat menghasilkan sumber daya pangan yang dibutuhkan masyarakat.
Namun realitasnya, pemerintah hanya bisa melakukan satu kali panen padi. Sementara sisanya, 1,4 juta hektar hutan gambut itu hancur, kayu-kayu habis tidak tersisa dan akibatnya saat ini wilayahnya malah menjadi sumber kebakaran hutan yang tentu mengganggu kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya.
Kemudian ada juga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) atau proyek ketahanan pangan yang dilakukan di Merauke. Bukan dapat untung, suku adat Malind justru kehilangan hak-hak hidup mereka di sana akibat adanya proyek MIFEE.
Baca Juga: Kebut Vaksinasi, Presiden Jokowi Minta Pada Agustus 2021 Dua Juta Dosis Vaksin Per Hari
"Semua aktor-aktor korporasi yang selama ini memang memiliki kaitan-kaitan yang erat dengan kepentingan-kepentingan politik," tuturnya.
"Ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian seluruh warga masyarakat di Indonesia bahwa tidak ada ketahanan pangan, kedaulatan pangan yang akan terjadi dengan proyek-proyek skala besar ini."
