Infografis
Suara.com - Pemerintah merencanakan membangun lumbung pangan atau food estate di Papua. Alih-alih mendapat dukungan, rencana itu malah dianggap mengancam warga asli Papua.
Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan menilai pembangunan food estate di timur Indonesia itu tidak akan jauh berbeda kondisinya dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Program pemerintah yang berjalan sejak 2010 itu nyatanya hanya berdampak buruk karena telah terjadi perampasan hak-hak atas tanah serta pelanggaran HAM masyarakat adat di Merauke yakni suku Malind.
"Program food estate, saya mau bilang bukan pembangunan tapi ini sebuah proses ancaman baru yang tentunya akan memarjinalkan orang Papua lagi di wilayah berbeda," kata Aiesh dalam sebuah diskusi virtual yang disiarkan melalui YouTube WALHI Nasional, Senin (28/6/2021).
Ucapan Aiesh tersebut jelas berdasarkan pengalaman berjalannya program MIFEE di Merauke. Suku Malind yang seharusnya memperoleh manfaatnya, malah keberadannya tidak dihargai sama sekali.
Baca Juga: Ini Produksi Sampah Setiap Warga Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar Setiap Hari
Kata Aiesh, tidak ada satupun kemajuan yang terlihat dari program MIFEE itu.
"Jadi kalau food estate hari ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru, ini hanya mengulangi sebuah program masa lalu yang hanya diletakkan pada kepentingan kapitalis," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman untuk mengubah cara pendekatan pembangunan yang sedianya memberikan ruang cukup bagi masyarakat. Ia mengkhawatirkan nantinya suku adat di wilayah Papua lainnya akan turut merasakan kesengsaraan yang dirasakan oleh suku Malind.
"Ini bukan pemajuan dan tentunya tidak ada keadilan karena pengalaman itu menceritakan kepada kami bahwa tidak ada keadilan."
Baca Juga: Warga Protes Dampak Pengeboman Terowongan KCIC, Walhi Jabar: Pemerintah Abai
