Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas data Covid-19. Namun tantangan terbesar dalam pengumpulan data adalah ego sektoral.
"Maka pemerintah fokus pada pembahasan masalah, bukan lagi perdebatan akademik," kata Moeldoko saat menerima audiensi Organisasi Masyarakat Sipil (civil society organization/CSO) terkait transparansi data Covid-19 dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (25/6/2021).
Meski begitu, kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo tak tinggal diam. Misalnya soal beberapa temuan di level teknis mengenai serapan anggaran dan keterlambatan pengadaan.
Dia mengklaim, sejak awal Jokowi selalu mengingatkan kementerian dan lembaga agar saluran informasi dilakukan dengan cepat. "Kondisi seperti ini, kami perlu mendapatkan masukan dari segala pihak," ujarnya.
Baca Juga: Demokrat KLB Gugat ke PTUN, Kubu AHY: Moeldoko Memalukan!
Pada kesempatan yang sama, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menambahkan, koordinasi juga dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya untuk mengupdate data, mulai dari penyerapan anggaran, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit, hingga penerapan protokol kesehatan.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menggarisbawahi penyerapan anggaran Covid-19 yang masih rendah. Dia pun meminta adanya transparansi dan data yang lebih terbuka.
Sementara itu, Kolaborator Saintis Laporcovid-19, Iqbal Elyazar berharap Dinas Kesehatan daerah menyampaikan perkembangan terkini, mengikuti yang ada di Jakarta. Dia mencontohkan, data kasus di Jawa Tengah tidak dilengkapi dengan data testing dan tracing.
"Harapan kami agar ada dan ditampilkan jumlah testing harian dan persentase kasus per kabupaten/kota," tutur Iqbal.
Adapun Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyampaikan beberapa temuannya. Mulai dari informasi tentang Covid-19 yang tidak mendalam, komitmen program yang tidak diimbangi dengan akselerasi penyelenggaraan, hingga realisasi pengadaan barang yang masih minim laporannya.
Baca Juga: Babak Baru Demokrat Kubu Moeldoko, Gugat ke PTUN Minta Kepengurusan Disahkan
