Infografis
Karena itu pemerintah kata Jokowi akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.
"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta kepada jajarannya hingga kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," katanya.
BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Termasuk kata Agung pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator jasa subsidi.
"Rincian opini terhadap LKKL dan LKBUN adalah dua kementerian/lembaga dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 84 LKKL atau LKBUN mendapatkan WTP. Dari hasil pemeriksaan LKPP dari hasil konsolidasi 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP," kata Agung saat sambutan.
