Infografis
Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan LKPP tepat waktu.
"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan, aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP dengan tepat waktu," ujar Jokowi dalam sambutan acara Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II Serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).
Jokowi mengaku bersyukur pemerintah pusat telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Baca Juga: Tak Diterapkan di Indonesia, Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Diungkap Jokowi
Kata Jokowi, WTP di tahun 2020 merupakan pencapaian terbaik di tengah tahun yang berat, saat pemerintah sedang bekerja keras mengatasi pandemi Covid-19.
"Alhamdulilah opininya adalah wajar tanpa pengecualian, WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Pasalnya pemerintah ingin agar uang rakyat dikelola dengan transparan dan akuntabel sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat .
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat sebaik2nya, dikelola dengan trasnparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah yg dibelanjakan betul2 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," tutur dia.
Jokowi menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Presiden AS Joe Biden Dukung Jokowi Maju Pilpres 2024?
"Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan mengingkatkan kualitas LKPP kita," kata Jokowi.
Karena itu pemerintah kata Jokowi akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.
"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta kepada jajarannya hingga kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," katanya.
BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Termasuk kata Agung pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator jasa subsidi.
"Rincian opini terhadap LKKL dan LKBUN adalah dua kementerian/lembaga dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 84 LKKL atau LKBUN mendapatkan WTP. Dari hasil pemeriksaan LKPP dari hasil konsolidasi 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP," kata Agung saat sambutan.
