Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro, untuk mengisolasi wabah covid-19.
Dasco menegaskan, agar aturan itu efektif, aparat penegak hukum harus lebih tegas terhadap para pelanggar.
Dasco memahami keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam.
"Kita menghormati keputusan pemerintah," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/6/2021).
Baca Juga: Tak Diterapkan di Indonesia, Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Diungkap Jokowi
Di samping itu, Dasco berharap kepada aparat penegak hukum bisa dapat bersinergi dan lebih tegas melihat situasi penularan Covid-19 di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan.
Ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlalu banyak memberikan toleransi kepada masyarakat supaya protokol kesehatan pun tidak melemah.
"Karena sekarang angka Covid-19 lonjakan sedang tinggi maka toleransinya itu jangan terlalu banyak," tuturnya.
"Kalau ada tempat-tempat yang seharusnya jam tutup masih buka. Kalau yang lalu mungkin baru dikasih peringatan, sekarang langsung ditutup saja. Karena itu berpotensi menjadi klaster baru," sambung Dasco.
Dasco juga berpesan kepada masyarakat untuk bisa bekerja sama menegakkan protokol kesehatan dengan ketat seusai aturan yang tertuang dalam kebijakan PPKM.
Baca Juga: COVID-19 Masih Merajalela, Apa Kabar Indonesia?
Pada Rabu (23/6/2021), Jokowi akhirnya menyampaikan sebuah pidato lewat kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.
Ia menyatakan untuk tidak mengambil opsi lockdown seperti yang belakangan ini disarankan oleh banyak pihak.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyampaikan alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk memilih opsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
