Suara.com - Tingginya kasus positif Corona di Indonesia akhir-akhir ini tidak membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan lockdown.
Menurut Jokowi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) menjadi pilihan yang tepat dalam menangani Covid-19.
Manurutnya, PPKM Mikro memiliki esensi yang sama yakni membatasi kegiatan masyarakat.
Selain itu, PPKM Mikro dinilai tidak mematikan ekonomi rakyat.
Baca Juga: Serbuk Sari Disebut dapat Sebarkan Infeksi Covid-19?
"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ujar Jokowi dalam video pernyataannya yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Rabu (23/6/2021).
Berapa biaya lockdown?
Jokowi pernah buka-bukaan mengenai biaya lockdown dalam acara "Mata Najwa" pada 22 April 2020 lalu.
Ia menyampaikan bahwa anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 550 miliar per hari. Menurut penuturannya, biaya Rp 550 miliar hanya meliputi wilayah Jakarta. Sementara untuk wilayah Jabodetabek membutuhkan biaya tiga kali lipat.
"Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Penularan Covid-19 Mengganas, Bupati Jember Larang Warga Gelar Hajatan
Berdasarkan angka tersebut, apabila dihitung secara kasar dengan cara dikalikan dengan 34 provinsi maka biaya total yang diperlukan adalah Rp 18,7 triliun per hari.
Tentu saja angka tersebut adalah angka kasar kasar saja karena kebutuhan tiap provinsi berbeda-beda.