Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencurigai ada pihak yang mengambil kepentingan tertentu dari adanya isu masa jabatan presiden tiga periode.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Nabil Ahmad Fauzi saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
"Yang pasti, muncul berbagai dugaan dan analisa bahwa isu presiden tiga periode ini terus digulirkan untuk kepentingan tertentu," katanya.
"Bisa jadi ada kepentingan individu atau kelompok untuk mengambil keuntungan tertentu dari isu ini," sambungnya.
Baca Juga: Gelombang Dukungan Jokowi Tiga Periode Makin Kuat, NTT Gelar Jajak Pendapat
Nabil mengatakan, PKS melihat ada upaya provokasi untuk melawan konstitusi dalam upaya mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal itu dianggap menyalahi amanat reformasi.
"Bahkan kami menilainya ini sebuah bentuk provokasi untuk melawan konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi," ucapnya.
Sementara terkait dengan adanya rumor yang berkembang adanya skenario memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan darurat Covid-19, Nabil menyebut hal itu belum bisa terverifikasi. Sehingga, PKS enggan menanggapi lebih jauh.
"Sejauh yang saya ketahui, isu tersebut belum bisa terverifikasi. Jika masih rumor, tentu belum bisa direspon secara memadai," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nabil menegaskan, jika isu masa jabatan presiden tiga periode terus digaungkan maka akan menjadi hal yang kurang produktif untuk masyarakat. Terlebih dalam situasi pandemi.
Baca Juga: Heboh Wacana Presiden Tiga Periode, Seknas Jokowi: Itu Langkah Tak Bermoral
"Karena itu, isu ini menjadi kontraproduktif bagi semua pihak," tuturnya.
Isu Perpanjang Masa Jabatan
Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan, memang ada usaha mengupayakan memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan force majeure Pandemi Covid-19.
Syarief mengaku mendengar hal itu secara informal dan berkembang di parlemen.
"Yang saya dengar ada usaha untuk memperpanjang masa jabatan (presiden) dengan alasan force majeure covid gitu," kata Syarief saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Dia menyampaikan, kalau isu informal tersebut sudah dirinya dengar sejak beberapa minggu lalu. Kendati begitu, ia mengatakan, belum mengetahui siapa yang mengusulkan pertama kali isu tersebut.
Termasuk, ketika ditanya apakah wacana tersebut datang dari pihak internal Istana atau pun eksternal, Syarief mengaku tak tahu.
"Tetapi di DPR santernya berbicara demikian. Tapi saya sendiri nggak tahu dari mana orangnya. Yang melobi gitu, ada lobi-lobi gitu saya nggak tahu," katanya.
