Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik soal adanya sejumlah pertemuan yang dilakukan penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.
Diketahui, keduanya sudah ditetapkan tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara yang tengah ditangani KPK. Keterangan itu didapat setelah KPK memeriksa Syahrial dalam kapasitas sebagai saksi.
"Tersangka MS (M Sahrial) diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai tersangka, dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya beberapa pertemuan lain yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan tersangka SRP (Stepanus Robin Pattuju) untuk pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (22/6/2021).
Kasus ini berawal ketika Wali Kota Tanjungbalai Syahrial dipertemukan oleh penyidik KPK bernama Stepanus. Aktor yang mempertemukan kedua orang itu yakni Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Pertemuan itu digelar rumah dinas Azis di Jakarta pada Oktober 2020.
Baca Juga: Kasus Penyidik AKP Robin, KPK Periksa Wiraswasta Agus Susanto
Dalam pertemuan itu, Azis meminta agar Stepanus dapat membantu Syahrial agar penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK di Tanjungbalai tidak naik ketingkat penyidikan.
Stepanus pun menyanggupi permintaan Azis. Awalnya, Stepanus meminta uang sebesar Rp 1.5 miliar kepada Syahrial.
Namun, Syahrial menyanggupi dengan hanya mengirimkan uang sebesar Rp 1.3 miliar. Pengiriman uang secara transfer itu dilakukan secara bertahap sebanyak 59 kali.
Sementara itu, Azis Syamsuddin telah dilakukan pencekalan keluar negeri. KPK, telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI, pada Selasa (27/4/2021) lalu).
Ali menyebut ada tiga orang yang dilakukan pencekalan termasuk politikus Golkar itu.
Baca Juga: Dilaporkan Novel Cs ke Dewas KPK, Begini Jawaban Komisioner Lili Pintauli
"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (30/4/2021).
