Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon meminta para partai politik lewat fraksinya di MPR RI menyatakan sikap menolak mengubah atau mengamandemen terkait masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, dengan begitu isu tiga periode ini akan selesai.
"Agar tidak terus berkepanjangan, di luar DPD, yang punya hak suara mengubah konstitusi soal masa jabatan presiden adalah partai-partai yang punya fraksi di MPR. Nyatakan saja sekarang sikapnya. Agar para penumpang gelap yang tak punya hak suara ini diam, selesai urusan. Kami Demokrat menolak ini," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Senin (21/6/2021).
Jansen mengatakan, masa jabatan presiden dua periode sudah ideal. Hal itu merupakan hasil koreksi rakyat atas apa yang terjadi di era orde baru.
"Bahkan jika ditelusuri sejarah pembahasan dan perubahan pasal 7 UUD 45 ini, tidak ada satupun fraksi ketika itu menolak semua sepakat termasuk fraksi TNI/Polri," katanya.
Baca Juga: Soal Jabatan Presiden 3 Periode, PKS: Akan Banyak Buzzer Memuja Memuji
Sementara di sisi lain, Jansen menilai sudah terbukti di banyak negara salah satunya di Indonesia jika kepala negara memimpin lebih dari dua periode akan terjadi kesewenang-wenangan. Ia mengatakan, akan selalu terjadi ketidakpuasan.
"Itu maka pengawasan paling efektif bukan check and balances dan lain-lain, namun dengan membatasi masa jabatan itu sendiri," katanya lagi.
Lebih lanjut, Jansen menegaskan Demokrat menolak atas wacana masa jabatan presiden tiga periode. Pasalnya dinilai tidak ada urgensinya sam sekali.
"Lebih baik dukung pemerintah yang sekarang selesaikan masa jabatannya dengan husnul khotimah, turun terhormat madeg pandito ratu," tandasnya.
Wacana Presiden Tiga Periode
Baca Juga: Muncul Isu Jokowi Bakal Berkuasa Sampai 2029, Relawan Beri Jawaban
Wacana presiden tiga periode tengah hangat diperbincangkan. Bahkan, baru-baru ini telah dibentuk Jokowi-Prabowo atau Jokpro 2024 yang menginginkan Jokowi bisa terpilih kembali ketiga kalinya menjadi presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto.
Kontan banyak yang menuding gagasan Jokpro 2024 sudah melanggar aturan. Karena jelas-jelas berdasarkan undang-undang masa jabatan presiden hanya bisa terpilih kembali selama dua periode.
Terkait tudingan itu, penasihat Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Muhammad Qodari mengatakan, adalah keliru jika menganggap gagasan masa jabatan presiden tiga periode sebagai bentuk kemunduran. Apalagi, disamakan dengan masa orde baru atau Orba.
"Menurut saya menyamakan gagasan tiga periode dengan zaman orde baru itu nggak nyambung itu. Nggak apple to apple, dia salah sasaran," kata Qodari kepada Suara.com, Minggu (20/6/2021).
