Infografis
Suara.com - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, ikut mengomentari isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkuasa tiga periode hingga 2029 yang belakangan sedang berhembus kencang.
Refly Harun bersikap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa tetap dilangsungkan dan Presiden Jokowi tidak lagi maju karena hal itu bertentangan dengan konstitusi.
"Kita harus lihat apa alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Tidak ada institusi yang bisa perpanjang masa jabatan Presiden. Jadi intinya adalah Presiden menjabat kalau memang belum dilantik yang baru," ujar Refly Harun dikutip Suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Senin (21/6/2021).
Refly Harun menegaskan, sesuai amanat, Pemilu harus diselenggarakan tepat waktu. Namun di tengah pandemi Covid-19, perlu beberapa penyesuaian seperti tidak ada kampanye keluar ruangan.
Baca Juga: Film Nussa Disebut Promosi Taliban, Febri Diansyah: Isu Murahan Ini Pernah Serang KPK
Menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda Pilpres sebab lebih gampang daripada pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
"Dan lagian Presiden kan primus inter pares. Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD bisa ditunda, tapi Presiden hendaknya jangan ditunda. Itu sikap saya karena pemilihannya mudah, tinggal debat kandidat lewat TV, lalu pada hari H dengan prokes yang tegas dan jelas, gak perlu kampanye keluar ruang," terang Refly Harun.
Selain itu, Refly Harun mengatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) baru bisa ditunda apabila kondisi negara berbaya karena menghadapi serangan langsung dari msuuh.
"Misal diserang langsung musuh, itu baru (bisa ditunda). Tapi kalau Covid-19 yang sebenarnya tidak ganggu aktivitas berpemilu, tidak bisa kita menunda. Pemilu bisa dilakukan asal prokes ketat," sambungnya.
Refly Harun kemudian mengungkit Pemilu dari masa ke masa. Dia menyebut Indonesia tidak punya rekam jejak pengalaman baik selama beberapa era, dari Presiden Soekarno sampai Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Viral Wanita Curhat Tetangga Tak Waras: Pernah Buang Tanah dan Mayat Hewan ke Rumah
"Barulah peralihan SBY ke Jokowi mulus karena SBY mampu menyelesaikan masa jabatan 10 tahun melalui berpilpres. Demikian Jokowi ke Jokowi, perpanjangan masa jabatan dengan berpilpres secara langsung," kata dia.
Refly Harun lalu mengungkap harapan untuk Pemilu 2024 mendatang. Dia mengatakan, Presiden Jokowi sudah cukup dua periode saja.
"Harapan kita adalah pada 2024 presiden Jokowi enough is enough, cukuplah," tegas Refly.
Bukan tanpa sebab, Refly Harun mengungkit pernyataan Presiden Jokowi bahwa masih banyak orang hebat lain selain dirinya. Menurutnya, ada orang hebat lain yang bisa diberikan kesempatan untuk menjabat.
"Berikan kesempatan ke orang lain. Banyak orang yang jauh lebih hebat dari Presiden Jokowi, sebagaimana yang dikatakan Presiden Jokowi sendiri kalau dia sudah jadul. Banyak orang muda yang lebih hebat. Tidak harus orang muda, bisa orang tua juga," terang Refly Harun.
Oleh sebab itu, ahli hukum tata negara itu berharap gerilya istana atau pendukung Jokowi 3 periode tidak diteruskan.
"Karena itu kita berharap mudah-mudahan gerilya istana tidak terus menerus, dan kelompok yang selama ini menikmati kekusaan tidak lantas terus menerus menggelayuti Presiden Jokowi," harapnya.
Berkenaan dengan itu, Refly Harun menyebut demokrasi di Indonesia harus dipelihara. Sebab, dia menilai demokrasi di era Jokowi mulai terganggu.
"Pada masa Presiden Jokowi demokrasi mulai teganggu, dengan sikap otoriter negara membungkam oposisi. Kita berharap Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatan 2024 dan terjadi masa peralihan kekuasaan secara damai lewat Pemilu," tukas Refly Harun.
"Bahkan calon presiden bisa 5,6,7 orang, bukan menyandarkan pada tokoh yang itu-itu saja. 2014 Jokowi dan Prabowo, 2019 Jokowi dan Prabowo, 2024 muncul wacara Jokowi dan Prabowo digabung," kata Refly Harun menandasi.
