Suara.com - Wacana presiden tiga periode tengah hangat diperbincangkan. Bahkan, baru-baru ini telah dibentuk Jokowi-Prabowo atau Jokpro 2024 yang menginginkan Jokowi bisa terpilih kembali ketiga kalinya menjadi presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto.
Kontan banyak yang menuding gagasan Jokpro 2024 sudah melanggar aturan. Karena jelas-jelas berdasarkan undang-undang masa jabatan presiden hanya bisa terpilih kembali selama dua periode.
Terkait tudingan itu, penasihat Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Muhammad Qodari mengatakan, adalah keliru jika menganggap gagasan masa jabatan presiden tiga periode sebagai bentuk kemunduran. Apalagi, disamakan dengan masa orde baru atau Orba.
"Menurut saya menyamakan gagasan tiga periode dengan zaman orde baru itu nggak nyambung itu. Nggak apple to apple, dia salah sasaran," kata Qodari kepada Suara.com, Minggu (20/6/2021).
Perkataan Qodari itu menjawab tudingan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra yang menyebut gagasan presiden tiga periode adalah bentuk kemunduran dengan balik ke zaman orde baru.
Qodari menilai Herzaky Mahendra sejatinya tidak memahami pokok permasalahannya secara menyeluruh. Sebab, kata dia, gagasan masa jabatan presiden tiga periode jelas berbeda dengan masa orde baru.
"Tidak tepat, tidak memahami persoalan secara menyeluruh. Karena pertama orde baru itu tidak punya pembatasan masa jabatan presiden. Kalau ini kan ada batasnya, cuma dari dua menjadi tiga," katanya.
"Kedua, beberapa ciri kekuasaan orde baru itu kan sudah diubah, sudah dimodifikasi sekarang ini. Misalnya partai politik sekarang ini banyak, nggak cuma dibatasi tiga seperti masa orde baru. Semua bebas mendirikan partai, ya termasuk Demokrat kan adalah produk dari situasi dan kondisi saat ini," imbuhnya.
Selain itu, kata dia, penyelanggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masa orde baru dan kekinian juga jelas berbeda. Sebab, jika KPU masa orde baru ketika itu berada di bawah pemerintah sedangkan sekarang menurutnya beridiri independen.
Baca Juga: Trending Tagar #TangkapQodari di Medsos, Jokpro Klaim Tak Langgar Aturan
"Begitu juga ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berdiri sendiri. Jadi penyelenggara pemilu itu sudah sangat demokratis," ujarnya.