Infografis
Suara.com - Penasihat Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Seknas Jokpro) 2024 Muhammad Qodari merespon tagar #TangkapQodari yang menggema di media sosial (medsos) Twitter. Direktur Eksektutif Indo Barometer ini pun menyinggung tagar 2019GantiPresiden yang sempat digaungkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dia mengemukakan, Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi yang menjamin hak rakyatnya berbicara. Hal itu yang menurutnya membedakan masa pemerintahan saat ini dengan masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
"Dulu mau bicara terbatas kalau sekarang ya semua bisa berbicara. Bahkan menjelang 2019 ada menggemakan, Mardani Ali Sera menggemakan 2019GantiPresiden kan nggak apa-apa. Masa sekarang saya dan teman-teman bilang Jokowi-Prabowo 2024 lalu mau ditangkap," katanya kepada suara.com, Minggu (20/6/2021).
Diketahui, baru-baru ini, muncul satu komunitas yang memberikan dukungan kepada Jokowi-Prabowo untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Trending Tagar #TangkapQodari di Medsos, Jokpro Klaim Tak Langgar Aturan
Mereka bahkan telah membentuk wadah bernama Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo atau Seknas Jokpro 2024.
Qodari yang merupakan penasihat Seknas Jokpro 2024, mengklaim, keberadaan relawan tersebut merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasannya menyoal Jokowi-Prabowo untuk 2024 yang pernah dilontarkannya pada periode Februari-Maret 2021.
"Sebetulnya, organisasi ini adalah wadah bagi mereka yg merespons gagasan itu, misalnya ketua Jokpro 2024 ini Mas Baron adalah simpatisan lama Pak Jokowi, dia punya komunitas pendukung Jokowi namanya Caberawit, dan mereka mengundang saya ketemu dengan mereka semua dan bentuk selanjutnya adalah organisasi ini," tutur Qodari kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Dia juga menilai, dengan mengusung Jokowi-Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 akan meminimalisasi terjadinya polarisasi seperti yang terjadi di Pilpres 2019. Sekaligus, kata dia, dapat menekan ongkos politik.
"Saya yakin walau terjadi pro kontra, tapi ongkos politik yang dikeluarkan sekarang akan kecil dan lebih terkendali ketimbang nanti 2024 kita alami benturan lagi," kata dia.
Baca Juga: Tak Terima Wacana Jokowi Tiga Periode Disamakan dengan Orba, Seknas Jokpro: Nggak Nyambung
Sebelumnya, Partai Demokrat melalui Herzaky menilai gagasan yang dicetuskan Qodari merupakan bentuk kemunduran. Pasalnya, Jokowi kekinian telah menjabat sebagai presiden selama dua periode.
Di sisi lain, Herzaky juga meyakini jika Jokowi ingin dikenang baik sebagai mantan presiden seperti halnya Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang juga pernah menjabat selama dua periode.
"Bukan presiden yang membawa Indonesia kembali ke masa kelam seperti di Orde Baru, saat belum ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode," kata Herzaky.
"Janganlah buat Indonesia mundur puluhan tahun dengan memaksakan rencana presiden tiga periode," sambungnya.
Herzaky juga mengkritisi soal inisiatif Seknas Jokpro 2024 yang mengusung Jokowi dan Prabowo maju sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Menurutnya, inisiatif Seknas Jokpro 2024 itu menunjukkan seakan-akan Indonesia krisis akan sosok pemimpin. Padahal, Herzaky menilai kekinian banyak tokoh-tokoh muda yang berpotensi menjadi calon presiden.
"Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik," ujarnya.
