Infografis
Suara.com - Adanya dukungan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode menimbulkan kontroversi dan polemik baru. Pasalnya dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 periode jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dua kali.
Hal itu juga membuat Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi angkat bicara. Dia mengemukakan, jika pihak yang terus mendorong masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode, telah merusak karakter dan citra media mantan Wali Kota Solo tersebut sehingga berkonotasi negatif.
"Jika ada komentar dari siapapun bahwa Jokowi menginginkan masa jabatan presiden tiga periode, maka kemungkinan yang bersangkutan bukan saja melakukan 'framing' media yang berkonotasi negatif, tetapi sudah menjurus ke 'character assassination', perusakan karakter," katanya kepada Antara di Jakarta, Minggu (20/6/2020).
Dikemukakannya character assassination dan perusakan karakter seperti melakukan manipulasi fakta, mencoreng citra, dan membalikkan realitas.
Baca Juga: Dituding Dorong Isu Presiden 3 Periode, Jokowi Disebut Dikelilingi Banyak Brutus
Lebih jauh, dia menjelaskan, dalam Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama 19 Oktober 1999 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
"PAN mendukung pernyataan sikap Presiden Jokowi yang telah diungkapkan setahun lalu untuk menolak amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Sikap presiden sudah jelas, terang, konstitusional, dan terekam publik," ujarnya.
Viva juga mempersilakan, apabila ada pihak-pihak yang terus mendorong masa jabatan presiden tiga periode. Namun dia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah jelas sikapnya, yaitu menolak ide atau wacana tersebut.
Lantaran itu, dia mengatakan, sebaiknya energi anak bangsa dicurahkan untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan mencegah penularan Covid-19.
Sebelumnya, sejumlah relawan resmi mendirikan sekretariat nasional atau Seknas Jokowi-Prabowo 2024 di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2021).
Baca Juga: Diklaim Patuh Konstitusi, Jangan Dorong-dorong Jokowi Jabat 3 Periode
Mereka akan resmi mendeklarasikan diri pada 4 atau 5 bulan ke depan. Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono mengatakan, pihaknya bakal mendeklarasikan diri kalau sudah melebarkan sayap hingga ke seluruh provinsi.
"Insyaallah nanti 5 atau 4 bulan kita bisa berjumpa di acara deklarasi ketika Jokpro ini ada di 34 provinsi dan kurang lebih minimum 300 kabupaten/kota baru kita akan deklarasi," kata Baron seperti dikutip dari acara Syukuran Seknas Jokowi-Prabowo melalui YouTube Naremax pada Minggu (20/6/2021).
Karena itu pula, Ketua Dewan Penasihat JokPro 2024, M Qodari atau lebih dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer mengungkapkan kalau acara yang digelar tersebut hanya sebatas syukuran pendirian seknas. Dalam sambutannya ia enggan menyebut sebagai penggagas komunitas JokPro 2024.
Karena ia mengklaim kalau terbentuknya komunitas tersebut menjadi gagasan dari masyarakat Indonesia. Adapun alasan khusus menduetkan Jokowi dengan Prabowo di Pemilihan Presiden 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi esktrem yang selama ini sudah terbentuk di masyarakat.
"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jakpro 2024 Timothy Ivan Triyono mengungkapkan pihaknya sangat mendukung Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi. Menurutnya akan menjadi bahaya apabila pembangunan yang selama ini sudah dijalankan Jokowi kemudian terhenti karena pimpinannya sudah berganti.
"Ini kalau dipotong bahaya nanti kaya pertamina, kita mulai dari nol lagi," katanya.
