Infografis
Suara.com - Komnas HAM menemukan temuan baru terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyebabkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan terdapat sejumlah pernyataan yang berbeda antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait TWK.
Temuan itu kata Anam, usai pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dua lembaga itu.
“BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami dan oleh KPK maupun oleh BKN,” kata Anam kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).
Kendati demikian, Anam enggan menjelaskan perbedaan pernyataan antara KPK dengan BKN terkait TWK. Namun dia memastikan perbedaan pernyataan itu sangat substansial.
“Ada yang soal substansial, yang ini mempengaruhi secara besar. Kok kenapa ada hasil 75 dan hasil seribu dua ratus sekian, secara substansial itu ada dan secara teknis itu juga ada. Jadi tidak bisa kami sebutkan,” jelasnya.
Pada hari ini akhirnya pimpinan KPK memenuhi panggilan Komnas HAM, namun yang hadir bukan sang ketua Firli Bahuri, namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Memenuhi panggilan Komnas HAM, kata Anam, ada beberapa pertanyaan yang tak bisa dijawab Ghufron. Seperti mengapa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak lakukan secara tertulis. Kemudian mengapa TWK dimasukkan menjadi salah satu syarat peralihan 75 pegawai KPK menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN).
“Dan pak Nurul Ghufron ini juga tidak bisa jawab karena KPK tidak tahu, katanya itu lininya Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Anam kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).
Baca Juga: Dipanggil Soal Polemik TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dicecar Komnas HAM Selama 5 Jam
Selain itu ada juga beberapa pertanyaan lainnya yang tidak bisa dijawab Ghufron.
