Infografis
Suara.com - Terkait lonjakan kasus positif dan sebaran virus corona varian Delta dari India, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah membuat aturan ketat. Di mana nantinya harus dijalankan pemerintah daerah bersama rakyat.
Ia mengatakan, semua pihak harus mengawal penerapan aturan, terlebih menyoal pengetatan protokol kesehatan. Salah satunya ialah menutup akses terhadap segala potensi yang menimbulkan kerumunan.
"Tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan kerumunan. Seluruh warga menjadi aktor utama," kata Handoyo kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).
Ia berujar Covid-19 masih bisa dikendalikan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, mulai dari tingkat daerah, desa, hingga ke RT/RW. Keberhasilan PPKM mikro akan berdampak terhadap terkendalinya laju sebaran Covid-19.
Menurut Handoyo, masyarakat berperan menjadi aktor utama untuk saling mengingatkan akan pihak yang abai terhadap pelanggaran PPKM mikro. Selain masyarakat, masing-masing pemerintah daerah sampai desa juga harus berperan menerapkan PPKM mikro dengan tegas.
"Pilihannya hanya jalankan PPKM dan tegas penerapan skala mikro atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi dan BOR (bed occupancy rate) RS kita tidak mampu lagi menerima pasien," kata Handoyo.
Prokes Mutlak Dilakukan
Covid-19 varian Delta disebut lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Bahkan mutasi asal India ini telah sampai ke sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kudus.
Penyebaran Covid-19 varian Delta disebut lebih menular dan menyebabkan kasus positif di Indonesia mengalami lonjakan.
Baca Juga: Update Covid-19 Global: Varian Delta Sebabkan Peningkatan Infeksi Hingga 50 Persen
Ketua Tim Geonomic FK KMK UGM, dr. Gunadi, Ph.D, Sp.BA mengatakan penyebaran Covid-19 varian baru di Kudus sangat cepat. Bahkan bila dibandingkan dengan virus Corona asal wuhan, penularan yang varian delta akan lebih cepat.
