Infografis
Suara.com - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar memprotes Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyetujui akan membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta.
Melalui akun Twitter @musniumar, Musni memprotes aksi Kapolri yang menyetujui pembongkaran jalur sepeda tersebut.
"Media beritakan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin mau dibongkar. Saya protes," kata Musni seperti dikutip Suara.com, Rabu (16/6/2021).
Menurut Musni, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membangun jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer itu dilindungi dalam UU.
Baca Juga: Kapolri Setuju Jalur Sepeda Permanen Dibongkar, Wagub DKI: Kita Pertimbangkan
"Ada UU yang memberi kewenangan kepala daerah untuk menata daerahnya," ungkap Musni.
Musni menilai keberadaan jalur sepeda sangat bermanfaat bagi warga Jakarta.
Salah satunya untuk membiasakan warga ibu kota berolahraga dengan menaiki sepeda.
Ia justru mengajak Kapolri untuk belajar lebih jauh mengenai jalur sepeda ke China.
"Jalur sepeda bermanfaat antara lain untuk melatih warga gunakan sepeda untuk melakukan kegiatan selain olahraga. Ayo kita belajar ke China," tuturnya.
Baca Juga: Dampak Mudik Tambah Epicentrum Sebaran Covid-19, Khusus Jakarta Ada Lima Klaster
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit membongkar jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin, Jakarta. Mendengar usulan itu, Listyo mengaku sepakat.
Hanya saja, kata Listyo, pada prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, sejauh ini kepolisian terus mencari formula yang cocok. Karena itu Polri berencana melakukan studi banding ke negara luar.
"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja. Kami akan studi banding ke beberapa negara dekat kita," kata Listyo dalam raker di Komisi III, Rabu (16/6/2021).
Studi banding dilakukan untuk melihat bagaimana pengaturan perihal rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga. Selain rute, terkait dengan pemgaturan waktu kemudian pengaturan ruas wilayahnya juga ikut dikaji.
