Infografis
Suara.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) Kejaksaan Agung ke rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia khawatir Pinangki malah mendapatkan fasilitas istimewa apabila tidak dipindahkan.
Pinangki harus mendekam di dalam sel rutan Kejagung pasca divonis hukuman penjara selama 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sel rutan itu sendiri berada di lingkungan kantor Kejagung, Jakarta Selatan.
"Karena ini sudah sampai putusan banding saya meminta untuk rutannya dipindahkan ke Pondok Bambu bukan di belakang sini," kata Boyamin di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (16/6/2021).
Menurut Boyamin, apabila Pinangki menjalani hukuman di rutan Kejagung, malah akan memancing kecurigaan dari masyarakat akan perlakuan istimewa. Terlebih masyarakat juga dikagetkan dengan masa hukuman penjara Pinangki yang dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun.
Baca Juga: Intip Koleksi Kendaraan Jaksa Pinangki yang Dapat Pengurangan Hukuman, Cukup Mewah!
"Saya khawatir nanti di sini banyak kecurigaan orang, dapat fasilitas istimewa dan sebagainya. Jadi ini untuk perlakuan yang sama untuk tahanan perempuan itu dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu."
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus suap dan gratifikasi terkait Djoko Tjandra. Dalam putusannya itu, Pinangki mendapatkan pengurangan hukuman penjara.
Dalam putusan itu, Jaksa Pinangki dijatuhi pengurangan hukuman menjadi 4 tahun penjara. Hal itu tertuang di dalam Putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI yang diputuskan pada Selasa (8/6/2021).
Padahal pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jaksa Pinangki sudah divonis 10 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta. Hal itu dilihat dalam laman website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Senin (14/6/2021).
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Baca Juga: PKS: Kepercayaan Publik Tergerus Gegara Hukuman Pinangki Disunat
Adapun sejumlah pertimbangan majelis hakim ditingkat banding di PT Jakarta.
Pertama, Jaksa Pinangki telah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa. Dan diharapkan Jaksa Pinangki akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik.
Kedua, Jaksa Pinangki memiliki balita berumur 4 tahun. Sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.
Ketiga, Jaksa Pinangki sebagai perempuan harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
Keempat, perbuatan Pinangki tidak lepas dari peran pihak lain yang juga patut bertanggung jawab. Sehingga, pengurangan kesalahannya cukup berpengaruh dalam putusan ini.
Kelima, tuntutan Jaksa selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
