Infografis
Suara.com - Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Djohar Arifin Husin meminta rencana tentang kebijakan belajar tatap muka tidak dibuat seragam. Sebab, menurutnya, pembelajaran tatap muka harus kembali disesuaikan dengan masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan Djohar sebagai masukan kepada Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat kerja di Komisi X, Kompleks Parlemen DPR.
Djohar menilai kebijakan seragam untuk seluruh Indonesia, hanya membuat pembelajaran tatap muka yang seharusnya bisa dimulai di daerah tertentu menjadi terhambat.
"Kami minta kebijakan yang tidak sama di seluruh tanah air. Karena daerah-daerah yang sudah bisa dilaksanakan tatap muka dan mereka sudah memohon tapi kebijakannya karena merata semua sehingga tidak bisa mereka laksanakan," ujar Djohar, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga: Jelang Sekolah Tatap Muka, Pemda Diminta Perbaiki Sistem Tes dan Lacak Covid-19
Karena itu Djohar mengatakan kebijakan pembukaan sekolah tidak dibuat seragam melainkan bersyarat atau conditional untuk setiap daerah yang berbeda.
"Jadi hendaknya conditional sehingga ketinggalan kita dalam pendidikan tidak terlalu parah karena mereka sudah bisa duduk bersama di dalam kelas," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komosi X Fraksi Demokrat, Dede Yusuf meminta ada ketegasan dari Kemendikbudristek ihwal rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.
Dede menilai perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat, yakni melalui Kemendikbud-Ristek. Sehingga perihal pembelajaran tatap muka tidak dilepaskan begitu saja kepada pemerintah daerah.
"Dikarenakan saat ini posisi masih bertanya-tanya di tengah meningkatnya Covid-19 terutama di daerah kota-kota besar. Rasanya ini harus memberikan satu dukungan. Jangan semuanya langsung diserahkan kepada pemerintah daerah karena ini adalah bencana nasional yang harus ditanggung bersama," ujar Dede.
Baca Juga: Jelang Pembelajaran Tatap Muka, 80 Persen Guru di Medan Divaksinasi Covid-19
Minta Ditunda
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda pembukaan sekolah tatap muka yang direncanakan terlaksana pada Juli 2021. Penundaan itu beralasan karena terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah.
Dasco mengatakan lonjakan tinggi kasus positif Covid-19 tidak bisa lagi disangkal. Karena itu sebelum kenaikkan kasus merata, DPR meminta pemerintah mengambil langkah-langkah taktis guna menghambat penularan Covid-19.
"Kemudian mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi pemerintah. Mungkin ditunda sedikit, antara lain soal kehadiran dalam anak sekolah," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (15/6/2021).
Dasco berujar kebijakan pembukaan sekolah tatap muka dibuat sebelum ada lonjakan tinggi Covid-19 di beberapa daerah. Saat ini ketika terjadi lonjakan maka rencana sekolah tatap muka harus kembali dipertimbangkan.
"Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," ujar Dasco.
