Suara.com - Meski pemilihan presiden (Pilpres) masih berlangsung tiga tahun lagi, namun beberapa nama populis sudah mulai berseliweran dalam sejumlah survei yang dilakukan beberapa lembaga.
Mengamati hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyatakan, jika calon presiden (capres) 2024 yang ideal menurutnya harus memiliki ide atau gagasan mengenai Indonesia ke depan.
Berdasarkan pemahaman itu, partainya akan mendukung capres yang memiliki ide atau gagasan mengenai Indonesia ke depan dalam kontestasi Pilpres 2024 dan tidak akan mendukung capres dari sudut pandang figur atau sosoknya saja.
"Jadi kami minta semua calon bicara soal ide bukan bicara figur doang. Tapi idenya apa, mau melakukan apa untuk Indonesia," kata Fahri seperti dilansir Antara di Jakarta, Minggu (13/6/2021).
Baca Juga: Canda Pilpres, Prabowo Subianto Ajak Deddy Corbuzier Jadi Tim Suksesnya di 2024
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, namun kontestasi Pilpres 2024 masih cukup lama, sehingga terlalu dini bagi Partai Gelora berbicara dinamika bursa capres.
Kekinian, Partai Gelora sedang fokus memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024 dan target lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen.
"Pada prinsipnya, siapa pun tokoh yang didukung Partai Gelora, harus memiliki ide cemerlang," ujarnya.
Selain itu, Fahri berharap kader partainya bekerja keras agar dapat merekrut anggota menembus angka 1 juta orang pada Oktober 2021. Apalagi, saat ini kader Partai Gelora baru terdata 200 ribu orang lebih.
"Dengan jumlah kader yang saat ini telah dicapai sebanyak 200 ribu kader, saya berharap pada Oktober nanti, kader yang terjaring bisa mencapai angka 1 juta. Mudah-mudahan Oktober nanti, kita bisa mencapai 1 juta kader yang sudah dilatih," katanya.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Klaim Sudah 'Ditembak' Tokoh Politik Untuk Maju Pilpres 2024
Dikatakannya, konsolidasi partainya sudah mulai dilakukan dari tingkat pusat hingga struktur kepengurusan paling bawah. Fahri menjelaskan, saat ini sudah terbentuk 100 persen kepengurusan DPW (provinsi), DPD (kabupaten/kota), serta penyelesaian pembentukan kepengurusan DPC (kecamatan).
"Pada Juni 2021, sekitar 8.000 kecamatan yang ada di 514 kabupaten dan 34 provinsi di Indonesia, sudah terbentuk 80 persen kepengurusan DPC. Setelah membentuk DPC, selanjutnya para pengurus akan menjaring kader-kader baru di 74.957 desa," katanya. (Antara)