Infografis
Suara.com - Gelombang pasang perubahan sosial di Indonesia, dari masa ke masa, tidak bisa dilepaskan dari peran kaum muda. Peran monumental paling mutakhir kaum muda dalam denyut nadi sejarah Indonesia adalah ketika reformasi menerpa Indonesia pada medio 1990-an.
Sejak 1998 sampai 2021, wiracarita kaum muda tersebut sudah 23 tahun berlalu. Transisi dari rezim otoritarian ke demokratis dinilai banyak kalangan sudah sukses melalui lima kali pemilihan umum.
Namun tak bisa dipungkiri, saga para pemuda tersebut kekinian tampak hanya sebagai totem yang beku. Sekadar babad yang diceritakan “para senior” kepada ABG yang baru masuk bangku perkuliahan.
Hegel, filsuf tersohor Jerman, pernah memberikan nasihat terkait pola “ceteris paribus” atau faktor-faktor konstan dalam sejarah. Menurutnya, kenyataan-kenyataan yang sangat penting dalam sejarah dunia, seakan-akan terjadi dua kali. Nasihat Hegel ini—percaya atau tidak—juga terjadi dalam sejarah anak muda Indonesia dalam pentas politik.
Setidaknya, kebenaran diktum itu bisa ditelusuri sejak pemuda terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1966. Pascahuru-hara mereda, tak sedikit kaum muda yang terlibat aktif membangun rezim Orba. Namun, hasilnya bisa dilihat, periode tersebut disesaki segala kemalangan masyarakat. Situasi ini pula yang membuat seorang Soe Hok Gie, eksponen gerakan mahasiswa ’66, kecewa berat terhadap sohib-sohibnya yang terlibat dalam pemerintahan Soeharto.
Dalam kadar tertentu, hal yang sama juga terjadi setelah gelombang reformasi 1998 mengalami arus balik. Tak sedikit kaum muda yang terlibat reformasi memutuskan untuk tetap terjun dalam pentas politik dengan tujuan terus mengawal proses demokratisasi. Tapi—suka tidak suka, setuju atau tidak—kiprah mereka tak lagi seheroik dulu.
Bahkan, jejak langkahnya cenderung tak terlihat dalam arena pertarungan politik, persis saat demokrasi dan kepentingan masyarakat berada dalam bahaya. Alhasil terdapat ironi, yakni ketika alumnus gerakan pemuda ‘98 banyak yang terjun ke ranah politik, praktik politik transaksional, patgulipat keuangan negara, atau aksi intoleran justru semakin tumbuh kembang di tengah masyarakat.
Sebenarnya, persoalan ini tidak khas pemuda Indonesia. Pemuda mahasiswa Perancis eksponen gerakan tahun 1968 yang tersohor itu misalnya, juga berakhir seperti kasus Indonesia. Sebab, tak sedikit eksponen “soixante-huitards” Perancis menjadi politikus ataupun pemikir yang kini justru membenarkan kebijakan neoliberal di negara tersebut.
Alain Badiou, profesor matematika cum filsafat yang juga eksponen gerakan ‘68, bahkan memopulerkan kembali istilah “Thermidorian” untuk merujuk perubahan sikap politik rekan-rekannya tersebut. Thermidorian secara etimologis berasal dari kata “Thermidor”, yakni nama bulan untuk rentang pertengahan Juli sampai pertengahan Agustus dalam kalender Perancis setelah revolusi 1789.
Baca Juga: Hidup Orang Rimba Kala Covid-19: Terhindar dari Wabah Tapi Kelaparan dalam Hutan
Pada masa itu, istilah thermidorian dipakai untuk menandai masa “moderasi” atau pengkhianatan para politikus terhadap program pembaruan sosial dan politik Perancis setelah Robespierre, kepala pemerintahan de facto Perancis, dieksekusi mati.
