Infografis
Suara.com - Pemerintah pusat akan menghentikan anggaran isolasi mandiri pasien COVID-19 di tempat penginapan per 15 Juni 2021.
Ke depannya, biaya isoman pasien COVID-19 di tempat penginapan dilimpahkan bebannya ke pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin.
Sebab, kata Mufida, hal tersebut tentu akan menambah beban daerah dalam banyak hal.
"Nggak hanya isolasi mandiri, bahkan 3T juga akan menjadi beban daerah," ucap dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
Hal tersebut, lanjut Mufida, terungkap saat melihat rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan 3T dari APBN.
"Bahkan laporan realisasi anggaran untuk tes antigen TA 2021 dan testing PCR masih sangat rendah, di bawah 6 persen. Pada situasi status Bencana Nasional Pandemi, serapan anggaran untuk testing yang masih sangat rendah bisa menjadi masalah besar bagi mitigasi pandemi Covid-19," ucap Mufida.
Ia juga menyebut catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan anggaran KCP PEN 2020 yang menyebut bermasalahnya perhitungan anggaran, keselarasan realokasi APBD dan persoalan kegiatan testing, tracing dan treatment.
"Catatan ini mengonfirmasi ada persoalan di pelaksanaan 3T yang masih belum sesuai dengan standar WHO. Baik pada tahap testing sampai dengan treatment," jelas Mufida.
Baca Juga: Selain Setop Pembiayaan Isolasi Pasien Covid-19, BNPB Juga Utang Rp 140 M ke Hotel DKI
Politisi PKS itu menekankan, isolasi mandiri adalah salah satu bagian dari treatment, termasuk aktivitas tes lewat antigen maupun PCR.
