Infografis
Suara.com - Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang tak kunjung menurun disebut tetap jadi fokus utama perhatian pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong berbagai pihak untuk melakukan riset yang lebih mendalam penyebab kenaikan AKI.
"Lihat angka kejadian, apa penyebabnya, dan dimana saja jumlah AKI meningkat," ucap Moeldoko saat menerima audiensi perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Moeldoko menjelaskan, isu kenaikan jumlah AKI sudah sampai kepada Presiden Jokowi pada saat sidang kabinet.
Baca Juga: Ivermectin, Obat Covid-19 yang Dipelopori Moeldoko Mulai Disebarkan di Kudus
Presiden Jokowi kata Moeldoko, sudah memerintahkan kementerian/lembaga terkait agar semakin serius menekan jumlah AKI sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup.
Moeldoko menyebut isu AKI juga telah menjadi perhatian Ibu Negara yang telah mengajak istri wakil presiden, istri para menteri, hingga istri pemimpin lembaga untuk melakukan gerakan menekan AKI.
Termasuk juga di Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian II. Dengan begitu, kata Moeldoko, pemerintah punya keyakinan dan semangat yang sama untuk menurunkan AKI.
Mantan Panglima TNI itu juga berharap UNFPA bisa terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah untuk membantu penurunan AKI.
"Perluas juga jangkauannya dengan menggandeng komunitas ibu-ibu yang memiliki gerakan sama dalam menurunkan AKI, sehingga bisa menghadirkan gerakan yang masif," tutur Moeldoko.
Baca Juga: Trend Berlibur di Hotel Jadi Pilihan, Waspada 4 Hal Ini
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Brian Sri Prahastuti mengungkapkan KSP bersama UNFPA telah melakukan kajian efektivitas pertolongan persalinan melalui Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Nantinya, hasil kajian itu akan jadi rekomendasi untuk Kementerian Kesehatan," ucap Brian.
Dari 1972
Sebagai informasi, UNFPA telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 1972 dan memberikan bantuan teknis untuk berbagai kementerian dan lembaga di bidang kesehatan ibu, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, program HIV/AIDS, gender, kependudukan, termasuk respon terhadap bencana.
Adapun Kesehatan Ibu merupakan salah satu komponen program utama dalam Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA ke-10 yang diselaraskan untuk mendukung program prioritas yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Kepala Perwakilan UNFPA untuk Indonesia Anjali Sen menjelaskan, AKI di Indonesia harus jadi perhatian yang sama besarnya dengan isu stunting.
"Apalagi sudah masuk RPJMN, maka perlu ada gerakan untuk mempercepat penurunan AKI," imbuh Anjali.
Sementara Asisten Representatif UNFPA Melania Hidayat berharap, peran strategis KSP bisa menggerakkan lagi komitmen setiap pihak dalam mewujudkan penurunan AKI.
Salah satunya melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya bidan.
"Rasio jumlah bidan di Indonesia termasuk paling tinggi dibandingkan negara lain. Maka, seharusnya Indonesia mampu selesaikan isu AKI," ucap Melania.
