Infografis
"Dengan pemikiran seperti itu, maka penting ditelusuri adakah eksekutornya, adakah bosnya, bahkan mungkin adakah pelindungnya yang bekerja sebagai oknum aparat," sambungnya.
Lanjut Reza, tidak cukup hanya unit Reserse Kriminal saja yang bergerak. Unit Intel juga harus diperbanyak dan memperluas melakukan pemetaan di lapangan.
"Konsekuensinya, tidak cukup reskrim yang bekerja di lapangan. Unit intel juga perlu memperluas endusannya. Bahkan unit internal pun patut mengecek ada tidaknya personel yang nakal di balik premanisme itu," papar Reza.
Lebih lanjut, Reza menilai jika efek jera juga harus diberikan kepada para pelaku premanisme. Hal itu nanrinya akan menjaga konsistensi dalam melakukan pemberantasan di lapangan.
"Efek gentar sekaligus efek jera baru muncul kalau unsur keajegan juga terealisasi. Jadi, kecepatan dalam menindak premanisme dan palakisme harus dijaga konsistensinya. Tidak hanya di Jakarta Utara. Tidak hanya kali ini. Dan, tentu saja, tidak hanya berdasarkan telepon presiden."
Polres Metro Jakarta Utara sebelumnya mengamankan 24 preman. Mereka diduga kerap melakukan pungutan liar terhadap sopir truk kontainer.
Penangkapan terhadap para pelaku berawal atas adanya keluhan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan memerintahkan untuk menindak para pelaku.
"Kami periksa secara intensif dari dua lokasi. Satunya di depo PT Greeting Fortune Container (GFC), satunya lagi di depo PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (10/6/2021) malam.
Baca Juga: 24 Orang Diamankan Usai Jokowi Perintahkan Kapolri Berantas Pungli di Jakut
