Infografis
"Melanggar konstitusi, kita ramai-ramai ajukan JR ke MK. Pendidikan itu hak rakyat dan kewajiban pemerintah, kebutuhan hidup sehari-hari juga hak rakyat, wajib disediakan pemerintah," kata Marzuki Alie.
Melihat hal itu, Marzuki Alie meminta Jokowi hati-hati dengan kemungkinan akan ada agenda untuk menjatuhkannya.
"Hati-hati jangan-jangan ada pengkhianat di kabinet, yang punya agenda tersembunyi. Makanan harus disubsidi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Sri Mulyani berkali-kali kena semprot anggota Komisi XI DPR RI soal wacana pemerintah yang ingin memajaki produk kebutuhan pokok atau sembako menjadi objek pajak penghasilan atau PPN.
Merespons hal itu, Sri Mulyani angkat suara terkait kekisruhan di publik soal wacana pemerintah yang ingin memajaki produk bahan pokok atau sembako.
Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani mengakui bahwa memang ada niatan pemerintah untuk memperbaiki struktur penerimaan negara dalam rancangan draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Salah satu yang diatur adalah soal perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk sembako dan sekolah, tapi yang disayangkannya, dokumen draft tersebut bocor ke publik dan langsung menjadi polemik ditengah masyarakat.
"Ini memang situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita," kata Sri Mulyani.
Yang lebih disayangkan olehnya adalah dokumen yang bocor tersebut tidak seutuhnya alias sepotong-potong.
Baca Juga: Viral Pemotor Temukan Bungkusan Misterius di Jalan, Pas Dibuka Isinya Bikin Curiga
"Yang kemudian di-blow up dan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini," sesalnya.
