Infografis
Suara.com - Bukan hanya pedagang sembako yang menjerit terkait wacana Pemerintah Pusat dalam menaikkan harga pajak pertambahan nilai (PPN) dari bahan pokok atau sembako. Sektor ibu-ibu yang kerap membeli kebutuhan pokok di pasar juga tidak sepakat dengan kebijakan yang ngawur dan tidak berpihak pada rakyat kecil tersebut.
Hari ini, Suara.com berbincang dengan sejumlah pembeli terkait wacana pengenaan pajak untuk sembako. Uni Siti (30), warga Lenteng Agung yang kerap berbelanja di Pasar Induk Pasar Minggu sangat keberatan dengan wacana tersebut.
Dia menganggap pemerintah begitu lucu. Sebab, masyarakat kecil yang hidup dalam bayang-bayang pandemi Covid-19 sudah sangat susah, apalagi ditambah dengan pengenaan pajak untuk sembako.
"Kalau saya tidak lah. Kocak pemerintah itu. Masyarakat saja masih terdampak pandemi, banyak yang susah membeli kebutuhan pokok karena kesulitan uang," ungkap Uni di lokasi, Jumat (11/6/2021).
Baca Juga: Ngeluh Wacana Pajak Sembako, Pedagang di Pasar Minggu: Hidup saat Corona Sudah Susah!
Menurutnya, pemerintah seharusnya waras dalam berpikir. Bagi dia, ini menjadi semacam ironi: bukannya membantu tapi justru malah mempersulit.
"Lah ini malah mau dikenakan pajak. Bukannya membantu masyarakat malah mempersulit," sambungnya.
Uni berpendapat, seharusnya pemerintah mengesampingkan ego dan tidak melulu membebankan sektor keuangan melalui rakyat. Dalam masa sulit seperti ini, lanjut dia, pemerintah seharusnya memberikan bantuan yang nyata seperti BLT.
"Jangan ego memikirkan pendapatan negara saja. Kasih bantuan lagi ke masyarakat seharusnya. BLT cairin lagi, karena banyak masyarakat masih tidak punya penghasilan karena terdampak pandemi," beber Uni.
Pedagang Menjerit
Baca Juga: Heboh Pajak Sembako, Fadli Zon: Bikin Hidup Rakyat Makin Susah
Pedagang sembako tentunya tidak sepakat dengan wacana ini. Contoh yang paling subtil adalah keadaan yang menyedihkan ini akan semakin parah jika sembako dikenakan pajak.
"Paling nyata gini, hidup saat pandemi corona saja sudah susah. Apalagi kebutuhan pokok dikasih pajak? Hidup saja sudah susah gini," ungkap salah satu pedagang bernama Tarno.
Bagi Tarno, jika wacana tersebut benar-benar terjadi, dia tidak bisa membayangkan betapa beratnya mencari nafkah di Tanah Air. Dia khawatir, harga-harga akan melambung tinggi dan nantinya para pembeli akan mengeluhkan hal yang sama.
"Cukup memberatkan. Harga jadi melambung naik. Pembeli nanti pasti juga pada ngeluh karena harganya naik kan. Belum lagi saya khawatir bahan-bahan jadi langka," sambungnya.
Lebih lanjut, Tarno membeberkan, penjualan sayur dan sembako sempat menurun di masa pandemi Covid-19. Untuk saat ini, dia mengakui penjualan perlahan meningkat.
Sri Mulyani Buka Suara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait kekisruhan di publik soal wacana pemerintah yang ingin memajaki produk bahan pokok atau sembako.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ia mengakui bahwa ada niatan pemerintah untuk memperbaiki struktur penerimaan negara dalam rancangan draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Salah satu yang diatur adalah soal perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk sembako dan sekolah, tapi yang disayangkannya, dokumen draft tersebut bocor ke publik dan langsung menjadi polemik di tengah masyarakat.
"Ini memang situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita," kata Sri Mulyani.
Yang lebih disayangkan olehnya adalah dokumen yang bocor tersebut tidak seutuhnya alias sepotong-potong.
"Yang kemudian di-blow up dan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini," sesalnya.
Alhasil, Sri Mulyani menyatakan, ada misintrepretasi di tengah masyarakat terkait masalah ini dan jadi bahan untuk menyebarkan informasi yang salah alias hoaks.
