Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menolak pemberlakuan pajak untuk sembako. Ia menyebut rencana pemberlakuan pajak tersebut membuat rakyat semakin sulit.
Fadli Zon menilai pemberlakuan pajak baru tersebut justru akan semakin membebani rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
"Setuju, harus ditolak rencana pajak untuk sembako, membuat hidup rakyat makin susah," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Jumat (11/6/2021).
Baca Juga: Selain Pajaki Sembako, Sri Mulyani Juga Minta Rp 43,1 Triliun untuk Kementeriannya
Sikap menolak rencana pajak sembako itu merupakan komentar Fadli Zon atas cuitan anggota DPR RI Kamrussamad.
Kamrussamad melalui akun @kamrussamad_ks menegaskan ia akan menolak rencana perpajakan baru tersebut.
Pasalnya, saat ini daya beli masyarakat masih belum membaik imbas terjangan pandemi Covid-19.
"Kita akan menolak, jika ada kewajiban perpajakan baru yang membebani rakyat karena daya beli belum sepenuhnya membaik, ekonomi masih megap-megap," ujarnya.
Tak hanya itu, Kamrussamad juga menilai kebijakan mengenakan pajak pada sembako juga berisiko akan menambah angka kemiskinan dan pengangguran.
Baca Juga: Anak Buah Sri Mulyani Disemprot DPR Soal Sembako Bakal Kena Pajak
"Pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Pendapatan rumah tangga menurun, kok kebutuhan bahan pokok mau dipajakin," tegasnya.
PPN untuk Sembako
Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menambah objek pajak untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara.
Salah satu hal yang sedang dibahas adalah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai obyek pajak pertambahan nilai (PPN).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahap penggodokan bersama-sama dengan pihak terkait.
"Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini rancangan mengenai tarif PPN dan skema yang mengikutinya masih menunggu pembahasan," kata Neil saat dihubungi suara.com, Rabu (9/6/2021).
Dalam rapat kerja antara Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Kamis (10/6/2021) para anggota dewan secara serentak menolak wacana pemerintah yang ingin mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk produk sembako.
Yang paling bersuara keras adalah anggota dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto, menurutnya kebijakan pemerintah terkait pajak selalu menyasar kelompok miskin, sementara kelompok kaya selalu diberi keleluasan oleh negara.
"Pemerintah ini justru menyasar kepada orang-orang kaya dan menekan orang-orang miskin dengan pengadaan PPN ini," kata Wihadi.
