Infografis
Suara.com - Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Danang Widyoko mengaku khawatir polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK bakal menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.
Selain turunnya IPK, banyaknya pegawai mumpuni yang diberhentikan karena tidak lolok TWK juga dikhawatirkan bakal berpengaruh terhadap proses penindakan kasus.
TII memang belum merilis IPK tahun 2021. Tetapi, ia memprediksi goncangan yang terjadi di lembaga antirasuah tersebut bakal berefek kuat terhadap skor IPK Indonesia.
"Yang saya garisbawahi khawatir tahun depan CPI kita mudah-mudahan tidak turun tetapi saya agak khawatir bahwa kita untuk stagnan aja sulit kemungkinan besar akan turun," kata Danang dalam diskusi bertajuk Menyikapi Situasi KPK yang digelar secara virtual pada Selasa (8/6/2021).
Baca Juga: Ketua Komnas HAM ke Firli: Datanglah Beri Keterangan, Jadi Semuanya Enak Bisa Lihat
TWK menjadi jurang bagi pegawai KPK yang mumpuni dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Mereka-mereka yang tengah mengusut kasus-kasus korupsi berskala besar pun dipaksa angkat kaki dari KPK karena dianggap tidak lolos TWK sebagai syarat peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kemudian ada upaya penyingkiran dan ada dugaan disengaja untuk disingkirkan dengan berbagai motif dan berbagai kepentingan, ini yang saya kira membuat catatan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.
Danang lantas menceritakan kalau KPK pernah menjadi role model atau contoh oleh negara-negara lain karena skor IPKnya yang tinggi. Itu terjadi sekitar 2016-2017 di mana para pegawai KPK tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan politik.
Melihat kondisi sekarang ini, KPK hanya akan menjadi sejarah. Sebab menurut Danang saat ini KPK bakal kehilangan tajinya.
"Itu adalah satu contoh bagaimana KPK yang kemarin itu jadi role model seluruh dunia, tetapi itu menjadi sejarah bahwa KPK tidak menjadi model lagi bagi seluruh dunia," jelasnya.
Baca Juga: Dalih Bentrok Agenda Rapim, Firli Cs Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM soal Kasus TWK
"Itu yang harus kita terima, jadi kemudian pemberantasan korupsi akan mundur dan akan surut karena TWK ini."
