Infografis
Suara.com - Eks Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi atau akrab disapa Uki ikut mengomentari draf Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) yang menyebut menghina Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa terancam hukuman dua tahun penjara.
Dedek Uki mengatakan, apabila RUU KUHP ini disahkan, maka itu menandakan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut ditulis Dedek Uki melalui akun Twitter miliknya, @Uki23, Rabu (8/6/2021).
Menurut Uki, RUU KUHP secara substansi mirip dengan UU MD3 yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini mirip salah satu substansi UU MD3 yang pernah dibatalkan MK," ungkapnya seperti dikutip Suara.com.
Uki menerangkan, hal semacam itu sejatinya hanya akan menjauhkan rakyat dengan para wakilnya. Menjadikan hubungan keduanya hanya sebatas prosedural semata.
"Hal seperti ini cuma akan menjauhkan rakyat dengan wakilnya. Menjadikan hubungan di antara keduanya hanya sebatas hubungan prosedural," kata dia.
Oleh sebab itu, Uki mengatakan bahwa apabila RUU ini disahkan, berarti menandakan adanya kemunduran demokrasi.
"Tentu ini adalah kemunduran demokrasi kalau RUU ini disahkan," pungkasnya.
Baca Juga: Ucapkan Kata Tak Senonoh saat Ceramah di TV, Ustaz Syam Minta Maaf
Seperti diketahui, draf RUU KUHP tengah menjadi sorotan. Khususnya dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
