Infografis
Suara.com - Giri Supradiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK yang kekinian dinonaktifkan, mengungkapkan jumlah operasi tangkap tangan drastis turun sejak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi pemerintah.
Selain revisi UU KPK, penurunan jumlah OTT terhadap koruptor juga terus belanjut ketika Firli Bahuri menakhodai lembaga antirasuah.
"Sejak UU KPK direvisi dan ada kepemimpinan Firli Bahuri, OTT merah memudar," kata Giri melalui akun Twitter pribadinya, @girisuprapdiono, Senin (7/6/2021).
Giri mengungkapkan, OTT sejak tahun 2020 sampai kekinian dilakukan oleh para penyidik maupun penyelidik yang kekinian dinonaktifkan karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Baca Juga: Film the EndGame soal Pelemahan KPK Sedot Perhatian, WatchDoc Kebanjiran Permintaan Nobar
Dalam grafik yang ditampilkan oleh Giri melalui akun Twitternya, KPK hanya menggelar 7 OTT pada 2020. Sementara tahun 2021 sampai bulan Mei, hanya 2 OTT.
"Semua anggota tim OTT 2020-2021 justru terjaring tes TWK untuk diberhentikan. klir kan?" tulis Giri.
Data itu, kata Giri, menggugurkan anggapan sejumlah pihak yang menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK tidak berimbas apa pun bagi pemberantasan korupsi.
"75 pegawai adalah mesin utama OTT KPK. Ada juga anggota tim OTT yang sudah dilantik jadi PNS. Kendaraan tanpa mesin kira-kira bagaimana ya?" imbuhnya.
Berikut daftar OTT KPK yang dilansir Giri:
Baca Juga: Absen Sidang Gugatan SP3 Kasus BLBI, KPK Bantah Akibat Polemik TWK
Tahun 2020
- Bupati Sidoarjo
- Komisioner KPU (yang ada Harun Masiku)
- Bupati Kutai Timur
- Menteri Kelautan dan Perikanan
- Wali kota Cimahi
- Bupati Banggai
- Menteri sosial
Tahun 2021
- Gubernur Sulawesi Selatan
- Bupati Nganjuk
"Semua ditangani 75 pegawai TMS-TWK. Paham kan?" kata Giri.
