Suara.com - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayor Jendral TNI Rodon Pedrason menyebut kalau ada beberapa orang di dalam PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang dikenal Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Kendati begitu, ia menyangkal kalau PT TMI dibentuk khusus oleh Prabowo.
Rodon menganggap wajar apabila Prabowo menunjuk sejumlah nama untuk kemudian bertanggung jawab di dalam PT TMI. Sebab, penunjukkan tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan nilai integritas.
"Memang kebetulan ada beberapa personel yang membawahi dikenal menteri, saya pikir wajar kalau pimpinan menunjuk yang beliau kenal. Ini masalah integritas," kata Rodon dalam diskusi yang digelar Tempodotco bertajuk Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan secara virtual, Senin (7/6/2021).
Meski begitu, ia menegaskan kalau PT TMI bukan lah perusahaan yang dibentuk Prabowo.
PT TMI kata Rodon, dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di bawah Kemhan.
"PT TMI ini dibentuk yayasan, memang di bawah Kemhan. Bukan dibentuk menteri," ujarnya.
Lebih lanjut, Rodon menerangkan kalau PT TMI bukan perusahaan yang berwenang untuk pengadaan alutsista. Tetapi perusahaan tersebut lebih mengarah ke sebuah badan yang menaungi orang-orang pemberi saran untuk pengadaan alutsista.
"Karena yang ada di sana insinyur, mantan jenderal yang paham soal teknologi, masalah strategis, itu saja, bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender, enggak ada."
Sebelumnya, nama PT TMI sempat diungkap pengamat militer Connie Rahakundini saat membongkar wacana Kemhan meminjam dana luar negeri untuk pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun.
Baca Juga: Dukung Kemhan Beli Alutsista dari Pinjaman LN, Komisi I: Sudah Tertinggal 10 Tahun
Dalam kesempatan lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sempat menjelaskan terkait keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam rencana Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan skema utang luar negeri senilai Rp 1.760 triliun.