Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayor Jendral TNI Rodon Pedrason menyebut kalau ada beberapa orang di dalam PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang dikenal Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Kendati begitu, ia menyangkal kalau PT TMI dibentuk khusus oleh Prabowo.
Rodon menganggap wajar apabila Prabowo menunjuk sejumlah nama untuk kemudian bertanggung jawab di dalam PT TMI. Sebab, penunjukkan tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan nilai integritas.
"Memang kebetulan ada beberapa personel yang membawahi dikenal menteri, saya pikir wajar kalau pimpinan menunjuk yang beliau kenal. Ini masalah integritas," kata Rodon dalam diskusi yang digelar Tempodotco bertajuk Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan secara virtual, Senin (7/6/2021).
Meski begitu, ia menegaskan kalau PT TMI bukan lah perusahaan yang dibentuk Prabowo.
Baca Juga: Dukung Kemhan Beli Alutsista dari Pinjaman LN, Komisi I: Sudah Tertinggal 10 Tahun
PT TMI kata Rodon, dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di bawah Kemhan.
"PT TMI ini dibentuk yayasan, memang di bawah Kemhan. Bukan dibentuk menteri," ujarnya.
Lebih lanjut, Rodon menerangkan kalau PT TMI bukan perusahaan yang berwenang untuk pengadaan alutsista. Tetapi perusahaan tersebut lebih mengarah ke sebuah badan yang menaungi orang-orang pemberi saran untuk pengadaan alutsista.
"Karena yang ada di sana insinyur, mantan jenderal yang paham soal teknologi, masalah strategis, itu saja, bukan PT yang diberi wewenang untuk ikut tender, enggak ada."
Sebelumnya, nama PT TMI sempat diungkap pengamat militer Connie Rahakundini saat membongkar wacana Kemhan meminjam dana luar negeri untuk pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun.
Baca Juga: Ferdinand ke Prabowo Subianto: Mewujudkan Cita-cita Bung Karno Bukan Hanya dengan Patung
Dalam kesempatan lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sempat menjelaskan terkait keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam rencana Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan skema utang luar negeri senilai Rp 1.760 triliun.
Penjelasan Prabowo dalam rapat tertutup dengan Komisi I DPR itu diketahui lewat Anggota Komisi I Effendi Simbolon usai rapat. Effendi mengatakan Komisi I mengkonfirmasi langsung kepada Prabowo ihwal PT TMI.
"Kita konfirmasi juga, ini (PT TMI) apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang, enggak, ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar. Jadi enggak ada kaitannya," kata Effendi di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Dalam tanya jawab di rapat tertutup itu, Komisi I menanyakan apakah PT TMI berlaku selayaknya broker atau tidak. Effendi berujar segala pertanyaan kepada Prabowo bukan ingin menuding melainkan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi yang beredar.
"Ditanya juga oleh kita, pak ini juga dia berfungsi juga seperti broker? Oh enggak, dia hanya sebagai tim asistensi saja untuk saya minta transfer teknologi," kata Effendi mengulang jawaban Prabowo.
Effendi mengatakan Prabowo menjelaskan terkait pelibatan PT TMI dalam rencana pemenuhan alpalhankam. Di mana Prabowo membutuhkan para ahli alpalhankam, yang mana para ahli itu disebut Prabowo tergabung di PT TMI. Keberadaan PT TMI sekaligus menjadi second opinion.
"Dia bilang bahwa dia mencari para ahli yang ngerti seluk-beluk mengenai alat peralatan hankam itu lah. Nah mereka dikumpulkan di situ," ujar Effendi.
