Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap dana haji.
Politisi PKS itu menilai audit tersebut perlu dilakukan secara transparan untuk meyakinkan publik bahwa dana haji tak dikorupsi usai pemberangkatan haji 2021 dibatalkan.
Hal itu disampaikan oleh HNW melalui akun Twitter pribadi miliknya @hnurwahid.
"Untuk hilangkan fitnah dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transpoaran BPK segera audit dana haji dengan dukungan BPKH dan Kemenag," kata HNW seperti dikutip Suara.com, Senin (7/6/2021).
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Hubungan Indonesia dan Arab Saudi Memburuk, Ini Penjelasannya
Wakil Ketua MPR RI itu menyebut tuntutan untuk audit dana haji juga disuarakan oleh masyarakat luas.
Meskipun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menegaskan dana haji aman, hal itu tak membuat publik merasa tenang.
Oleh karenanya, langkah audit secara keseluruhan mengenai dana haji perlu dilakukan.
"Tuntutan untuk audit dana haji makin meluas sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman," ungkapnya.
Dugaan Dana Haji Ditilap
Baca Juga: BPK Endus Penyalahgunaan Bansos COVID-19 di Sekretariat DPRD Sulsel
Pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021 memancing reaksi publik. Tagar #KemanainDanaHaji menjadi trending topic di media sosial Twitter.
Warganet mengunggah pernyataan Rizal Ramli yang menyebut bahwa dana Haji ditilap untuk infrastruktur.
Terlihat dalam video berdurasi 45 detik itu, Rizal Ramli, Dedi Gumelar alias Miing Bagito, dan Gigin Praginanto sedang berdiskusi.
Awal mulanya, Miing menyoroti bahwa Indonesia belum masuk dalam daftar negara yang boleh masuk ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.
Menurut Miing, ini bukanlah suatu masalah kecil sebab Indonesia adalah penduduk dengan mayoritas muslim.
Kemudian Rizal Ramli mengatakan bahwa Indonesia tak diberi kuota haji bukan hanya karena masalah pandemi, namun juga karena ada tagihan-tagihan yang belum dibayar oleh pemerintah.
“Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95 persen dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah,” ujarnya.
Rizal Ramli menjelaskan, masalah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sebab jika terjadi krisis, maka bank-bank menengah pasti akan memberi likuiditas karena banyak nasabah yang pindah ke bank yang lebih bonafit.
“Nah, nanti kalau ada bank yang collaps, yang rontok, ternyata dana jaminannya udah abis. Waduh! Ini pengelolaan negara super amburadul,” ungkapnya.
“Pilihannya pasti cetak uang,” timpal Miing.
“Ya, pilihannya cetak uang,” respons Rizal sambil tertawa.
Rizal lalu menyinggung soal dana haji dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang malah digunakan untuk membangun infrastruktur.
“Dana haji ditilap, dipakai buat infrastruktur. Kemudian dana LPS juga sama, ya kan,” ungkap Rizal.
“Dan ini cepat atau lambat, akhirnya nanti akan jadi masalah,” tambahnya.
