Kasus Sengketa Tanah Jalan RC Veteran Raya Bintaro, MA Diminta Turun Tangan

Kamis, 03 Juni 2021 | 16:24 WIB
Kasus Sengketa Tanah Jalan RC Veteran Raya Bintaro, MA Diminta Turun Tangan
Ilustrasi--Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sidang kasus sengketa tanah di Jalan RC Veteran Raya RT 003/ RW 007, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan masih berlanjut. Mahkamah Agung diminta untuk turun tangan mengawasi sengketa ini.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad mengatakan pengawasan dari MA menjadi hal penting dalam kasus ini. Dengan demikian, maka pengadilan bisa mengambil keputusan yang adil.

"Pengadilan negeri harus memperoleh perhatian besar sehingga bisa memutus perkara dengan objektif dan adil," ujar Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/6/2021).

Ia pun meminta agar MA dan Badan Pengawas MA tidak lengah dalam mengawasi pengadilan di tingkat pertama di Pengadilan Jakarta Selatan itu.

Baca Juga: Sejarah Banjir Jakarta dari 1918 Sampai 2020

"Hal ini untuk terciptanya keadilan yang seadil-adilnya," jelasnya.

Kasus sengketa lahan tersebut bermula dari somasi yang dikirimkan SBS melalui kuasanya TG pada 20 September 2019. SBS meminta Anwar selaku pemilik lahan untuk mengosongkan lahan diJl RC Veteran Raya RT 003/ RW 007 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Menurutnya lahan tersebut adalah milik Anwar sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 10841 seluas 1.422 meter persegi yang terbit pada tanggal 3 Desember 2018 dan dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam perjalanannya, Anwar memperoleh lahan itu hibah dari ayah kandungnya, Epe bin Lian berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Mutlak Nomor : 011/SH/VI/1993 tanggal 16 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bintaro M. A Chalex BA atas Girik C. 1262 Persil 73 Blok S.III atas nama Epe Bin Lian dengan luas 1.510 meter persegi dan telah dikuasai secara turun - temurun sejak tahun 1960 sampai saat ini.

Karena adanya kejanggalan terkait somasi SBS, Anwar kemudian melaporkan SBS dkk Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No : LP/1648/III/YAN. 2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 10 Maret 2020.

Baca Juga: Daftar Rumah Sakit Tangerang Selatan Banten Layani Rapid Test Antigen

"Alur lahan ini sudah jelas kepemilikannya. Jadi, pengadilan hatus memutus dengan adil," bebernya.

Kekinian, penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan penyidikan dan telah menetapkan tersangka atas nama SZS, TG, S, PPS, dan ESY.

"Kami berharap agar penyidik segera melakukan penahanan terhadap tersangka dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI