Masalah 21 Juta Data Ganda, PKS Kritik Mensos Risma Soal Petugas Tidak Profesional

Kamis, 03 Juni 2021 | 16:03 WIB
Masalah 21 Juta Data Ganda, PKS Kritik Mensos Risma Soal Petugas Tidak Profesional
Ilustrasi Bansos (dok. istimewa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengkritik Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait petugas verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak profesional. Sehingga ia menyebut kalau masalah data ganda penerima bantuan sosial tidak akan pernah selesai sampai kiamat. 

Kritikan Iskan tersebut berlandaskan dari adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial. Ia kemudian mengungkapkan kalau Komisi VIII sudah memberikan anggaran untuk perbaikan data bahkan sejak periode sebelumnya. 

Dia bahkan mengungkit Kemensos yang bisa membangun Gedung Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Cawang, Jakarta Timur demi memperbaiki data. 

"Bahkan punya kantor besar sekarang kan di Cawang itu sangat gagah sekali. Kita berharap data ini selesai," kata Iskan dalam rapat kerja di Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2021). 

Tetapi, masalah data ganda itu masih tetap saja terjadi di lapangan. Lantas, Iskan menyebut kalau salah satu penyebabnya masalah itu tidak selesai karena tidak ada petugas verifikasi yang profesional. 

"Karena tidak ada verifikasi di bawah yang profesional. Kalau verifikasi selama ini ibu cerahkan ke Dinas Sosial 'ini bukan tugas saya, saya enggak ada uangnya'," tuturnya. 

Iskan pun memberikan masukan kepada Risma supaya memilih petugas verifikasi yang terdidik, paham, mengerti visi Kemensos dan tidak berpihak kepada politik praktis. 

Di sisi lain, Iskan juga menyebit meskipun ada 21 juta data ganda, tetapi Kemensos tetap melakukan penyaluran bantuan sosial. Bahkan dia mengemukakan, jika penyaluran bansos tersebut berlebih. 

"Saya menemukan data ternyata banyak yang sudah disalurkan itu melebihi, bu. Nah, ini yang perlu kita dipertanggungjawabkan," tuturnya. 

Baca Juga: Cerita KPM Berjuang Hidup Sembari Menunggu BST yang Belum Cair

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Risma pun diminta untuk mengacak-acak sistem perbaikan data yang tidak kunjung menemukan titik terang. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI