Infografis
Suara.com - Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah angkat bicara terkait permohonan red notice terhadap anggota DPR dari PDIP Harun Masiku yang diajukan KPK kepada National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia pada Senin (31/5/2021) lalu. Permohonan red notice itu diajukan terhadap yang kini sudah buron selama satu tahun empat bulan setelah Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu.
Terkait hal itu, Febri seperti dikutip Solopos.com--jaringan Suara.com, menganggap permintaan red notice KPK sebagai dagelan. Febri pun mempertanyakan keseriusan lembaga antirasuah itu dalam memburu Harun Masiku.
"Ini yang disebut serius mencari buron? Bagaimana kisah KPK baru dengan Harun Masiku ini?," tanya Febri dalam cuitan di akun Twitter @febridiansyah, Kamis (3/6/2021).
Mulanya Febri berbicara tentang surat yang dikirimkan KPK ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar diterbitkan red notice atas Harun Masiku pada Senin, 31 Mei 2021. Padahal, kata dia, Harun Masiku telah masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron sejak 27 Januari 2020.
Baca Juga: Pegawai KPK Didesak Pilih Alquran atau Pancasila saat TWK, Febri Sindir Korupsi Kitab Suci
Febri bukan tanpa alasan mempertanyakan keseriusan pimpinan KPK memburu Harun Masiku. Sebab, politkus PDIP itu sudah menjadi buron selama 1 tahun 4 bulan.
Kejanggalan TWK
Sejumlah kejanggalan pun diungkit Febri, seperti polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang "menyingkirkan" pegawai KPK yang dinilai bekerja baik.
"Penyidik yang masuk dalam tim OTT diganti dengan yang lain diproses penyidikan, sesuatu yang jarang terjadi. Penyidik tersebut sekarang disingkirkan melalui TWK," ucapnya.
"Sedangkan Kompol Rosa, penyidik dari Polri yang juga masuk tim OTT komisioner KPU saat itu, dikembalikan ke Polri," tambahnya.
Baca Juga: Penyidik KPK Tak Lolos TWK Bongkar Posisi Harun Masiku: Ada di Indonesia
Dia menyebut Polri saat itu menolak dengan pertimbangan masa tugas Kompol Rosa yang masih panjang di KPK. Wadah Pegawai KPK pun melaporkan pimpinan KPK yang diduga sewenang-wenang dalam pengembalian Kompol Rosa ke Polri kepada Dewan Pengawas.
"Sampai saat ini tidak ada sidang ataupun sanksi yang diberikan Dewas KPK terhadap pimpinan. Sementara Harun Masiku entah di mana," ujarnya.
Dibiarkan Lari?
Lebih jauh Febri mengungkap tim KPK lain yang berhasil menangkap sejumlah buron. Namun dia mempertanyakan perkembangan pemburuan Harun Masiku, yang hingga kini belum ditangkap.
"Sementara Harun Masiku masih entah di mana, entah dicari atau dibiarkan lari? Sayangnya, penyidik KPK yang berhasil menangkap sejumlah buron justru disingkirkan melalui TWK," katanya.
Saat ini, kata Febri, penyelidik KPK yang mengetahui keberadaan Harun Masiku justru tidak bisa menangkap karena yang bersangkutan masuk dalam 75 pegawai KPK yang "disingkirkan" karena TWK.
"Itulah perjalanan cerita tentang "dagelan" kasus Harun Masiku. Kenapa pimpinan KPK tidak serius menangkap Harun Masiku? Apakah terkait dengan nama politikus lain yang muncul di persidangan? Kenapa penyelidik dan penyidik yang OTT dan tangani Harun Masiku disingkirkan dengan TWK?" tanya Febri.
Baca Juga: Asesor TWK KPK: "Perintah Atasan Itu Untuk Dipatuhi bukan Untuk Dipertanyakan Kembali"
KPK masih memburu tersangka Harun Masiku. KPK telah meminta Interpol menerbitkan red notice.
"Kalau pencarian HMS [Harun Masiku] tentu KPK akan tetap mencari, tidak tergantung lagi. Karena KPK bekerja dengan sistem dengan organisasi bukan perorangan. Kita sudah terbitkan red notice untuk HMS ini," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di KPK, Rabu (2/6).
"Kita pasti terus lakukan pencarian bekerja sama dengan instansi lain dan internal KPK," tambahnya.
