Infografis
Suara.com - Ahli hukum tata negara Refly Harun mengomentari sikap DPP PDI Perjuangan yang mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati Alor Amon Djobo setelah memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Seperti diketahui, Amon kesal dan menduduh Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke anggota DPRD, bukan kepada dirinya.
Refly Harun mengatakan, sikap tersebut menggambarkan betapa sayangnya PDIP kepada Mensos Risma. Sampai-sampai, dia menyinggung adanya putri mahkota Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Refly Harun dalam video berjudul "Memaki Risma, Bupati Alor Disanksi PDIP!" yang tayang melalui kanal YouTube miliknya, Rabu (2/6/2021).
Baca Juga: Pamer Makan Habis Rp 164 Juta, Wanita Nge-gym Pakai Kostum Bak Ukhti
"Begitu sayangnya PDIP dengan Risma yang sudah membentuk Pasutri atau Pasukan Tri Rismaharini," katanya seperti dikutip Suara.com.
Menurut Refly Harun, Mensos Risma bakal menjadi kandidat kuat calon gubernur DKI Jakarta yang diajukan oleh PDIP.
"Makin menunjukkan bahwa Risma memang kandidat kuat putri mahkota, bukan menjabat RI 1 atau 2, tapi Gubernur DKI Jakarta," tukas dia.
Refly Harun lantas menyinggung keberadaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang namanya banyak dipertanyakan apakah nanti masih akan berlanjut menjadi gubernur atau mendaftar sebagai calon presiden.
Dia mengatakan, ada kemungkinan Mensos Risma nantinya akan bertanding melawan Anies Baswedan.
Baca Juga: Dengar Lagu Garuda Pancasila Disiarkan di Jalan, Pemotor Sigap Berdiri Sikap Sempurna
"Kalau pemilihan 2022, mungkin berhadapan dengan Anies Baswedan. Tapi Anies akan menjadi pengangguran setelah 2022 karena masa jabatan berakhir. Sementara masa jabatan berikutnya baru 2024 sama dengan Presiden dan Wakil Presiden," sambungnya.
Anies Baswedan kata Refly Harun mungkin saja bakal memilih untuk bertarung di Pemilihan Presiden 2024 mendatang apabila ada partai yang menaunginya.
Meski begitu, dirinya menilai Anies Baswedan akan dilirik berbagai partai untuk dijadikan sebagai gubernur, presiden, maupun wakil presiden.
"Mungkin Anies Baswedan akan memilih bertarung di Pilpres. Kalau gak dapat kereta, mungkin baru kembali dalam pertarungan DKI 1," ujarnya.
"Tapi saya kira banyak partai melamar Anies Baswedan baik sebagai gubernur, maupun presiden, maupun wakil presiden. Itu satu sisi betapa anak emasnya Risma," lanjutnya.
Sebelumnya, DPP PDIP resmi mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati Alor Amon Jobo mulai Rabu (2/6/2021).
"Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut dilakukan melalui Surat DPP Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Sebelum dicabut, DPP PDI Perjuangan sempat mengeluarkan rekomendasi pada November 2017 yang berisikan dukungan kepada Amob Jobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018.
Dalam surat pencabutan dukungan itu, DPP PDI Perjuangan juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD guna mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
Sebagaimana diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat dua orang diduga Staf Menteri Sosial duduk sambil mendengar Bupati Alor Amon Djobo marah. Lantaran, Kemensos memberikan bantuan PKH melalui Anggota DPRD, bukan pemkab setempat.
"Kamu tidak hargai pemerintah... Menteri (Sosial) juga tidak mengerti pola bantuan ke bawah," kata Amon Djobo dalam video berdurasi 3 menit.
